Page 462 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujarnya Dia memastikan penetapan up
ah minimum provinsi ini menyesuaikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia menyebutkan Upah Minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah.

Selain itu, upah minimum tersebut ditetapkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1
tahun.

"Upah minimum ini ditetapkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun," terangnya
Ia menambahkan, Upah Minimum berdasarkan PP No 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Jakarta Tertinggi Sebelumnya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan berdasarkan formula dari Peraturan
Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, penetapan upah berdasarkan kondisi ekonomi

dan ketenagakerjaan, dihasilkan ketentuan sebagai berikut, UMP terendah adalah pekerja di
Jawa Tengah dan tertinggi DKI Jakarta UMP Jawa Tengah sebesar Rp1.813.011 dan DKI Jakarta
sebesar Rp4.453.724.

Sebanyak 26 provinsi telah menetapkan UMK. Dari 26 provinsi tersebut, ada 255 kabupaten/kota
yang telah menetapkan UMK.
Indah mengatakan ada empat provinsi yang nilai UM tahun 2021 lebih tinggi dari Batas Atas
Upah Minimum, sehingga upah minimum di daerah-daerah tersebut tahun 2022 nilainya sama
dengan upah minimum 2021 yang artinya tidak ada kenaikan upah buruh.

Keempat provinsi itu adalah, Sumatera Selatan dengan upah minimum Rp3.144.446, Sulawesi
Utara Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863.

Tuntut Naik 5-10%

Menanggapi kenaikan UMP, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly
Rosita Sila-ban mengatakan, pihaknya telah mengetahui informasi tersebut. Namun KSBSI
menuntut agar upah minimum tahun depan naik di kisaran 5 persen sampai 10 persen Terutama
bagi industri atau perusahaan yang tidak terdampak akibat pan-demi Covid-19.

"Untuk (industri) yang tidak terdampak kami minta lima persen sampai dengan sepuluh persen,"
katanya kepada Kompas.com, Selasa (16/11).

Elly menyadari, ada perusahaan atau industri yang sangat terdampak kinerjanya akibat pandemi.
Meskipun begitu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemenaker) agar tidak menyamaratakan kenaikan 1,09 persen tersebut ke seluruh industri yang
tidak terdampak.

"Kita realistis saja, ada industri yang mati tapi ada industri yang tidak terdampak, ini harus
dibedakan. Harus ada kenaikan pada usaha pertambangan, manufaktur (padat karya),
pertanian, rumah sakit, farmasi Kecuali hotel, pariwisata, restoran, bisnis hiburan adalah yang
terdampak," kata dia

Penolakan yang sama juga diserukan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek). Presiden
Aspek Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, upah minimum yang naik 1,09 persen tidak sesuai
dengan biaya hidup sekarang ini.

461