Page 461 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita menolak formula kenaikan upah minimum 2022 versi
Menaker dan rencana mogok nasional 2 juta buruh dengan cara stop produksi sesuai konstitusi
untuk menolak kenaikan upah minimum 2022 versi Menaker tersebut

Ringkasan

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah melakukan perhitungan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022. Kenaikan UMP 2022 rata-rata hanya 1,09 persen. Angka ini jauh dari
tuntutan asosiasi buruh yang meminta kenaikan 5-10 persen. Kenaikan 1,09 persen itu adalah
angka rata-rata semua provinsi, buk an berarti setiap provinsi naik 1,09 persen. Adapun UMP
akan ditentukan oleh gubernur tiap provinsi.

UMP 2022 NAIK 1,09 PERSEN

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah melakukan perhitungan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022. Kenaikan UMP 2022 rata-rata hanya 1,09 persen. Angka ini jauh dari
tuntutan asosiasi buruh yang meminta kenaikan 5-10 persen.

Kenaikan 1,09 persen itu adalah angka rata-rata semua provinsi, buk an berarti setiap provinsi
naik 1,09 persen. Adapun UMP akan ditentukan oleh gubernur tiap provinsi.

Para gubernur, sudah harus menetapkan UMP paling lambat pada 21 November 2021.
Sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) paling lambat adalah tanggal 30
November 2021.

"Kita tunggu dari Gubernur untuk penetapannya," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
melalui konferensi pers terkait Upah Minimum 2022 yang disiarkan live melalui kanal YouTube
Kementerian Ketenagakerjaan RI, Selasa (16/11).
Ida menambahkan, terdapat suatu metode yang secara internasional di gunakan untuk
mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan
membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya (kaitz indeks).

"Besaran UM saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah, bahkan Indonesia
menjadi satu-satunya negara dengan Kaite Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada
pada kisaran 0,4 s.d. 0,6. Kondisi UM yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar
pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap
implementasinya di lapangan," kata dia

Hal tersebut, sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum yang dijadikan upah efektif oleh
pengusaha Sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
oleh kinerja individu.
"Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman SP/SB lebih cenderung menuntut kenaikan
UM dibandingkan membicarakan upah berbasis kinerja/produktivitas," ucapnya

Menurutnya, upah minimum ini berdasarkan PP No.36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah,
yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor.

"Upah yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS
tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS

460