Page 456 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 456
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengumumkan, soal simulasi kenaikan rata-
rata UMP 2022 berdasarkan PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Terungkap bahwa
kenaikan UMP 2022 tercatat sebesar rata-rata 1,09 persen.
"Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur. Data BPS sudah kami
sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi
secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa
(16/11).
Hal itu, kata dia berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan
turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Gubernur harus menetapkan
UMP paling lambat 20 November 2021.
"Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021," kata Ida.
Setelah menetapkan UMP, maka kata dia, harus dilakukan penatapan UMK paling lambat 30
November 2021. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada
seluruh gubernur.
Menurutnya, upah minimum berdasarkan PP No36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November
2020, tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/ UMK di wilayah tersebut telah lebih
tinggi. Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha.
Kemnaker, kata dia, juga telah menyampaikan data-data yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik dalam penetapan UM kepada seluruh gubernur. Dengan demikian seluruh kepala daerah
dapat menetapkan upah minimum sesuai ketentuan dan sekaligus mencermati kondisi
didaerahnya berdasarkan indikator makro daerahnya.(JPC/dra)
M Thamrin
RENCANA UMK DEPOK 2022: Di bawah 3 persen
UMK DEPOK:
Tahun 2019: Rp3.872.551 Tahun 2020 : Rp4,2 juta Tahun 2021: Rp4,2 juta Tahun 2021: Belum
ditetapkan
PENETAPAN:
2021 25 November 2021
PENGAJUAN KE GUBERNUR: 20 November 2021
KENAIKAN RATA-RATA NASIONAL:
1,09 persen
455
