Page 455 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Tenaga kerja di Kota Depok yang mengajukan kenaikan (Jpah Minimum Provinsi (UMP) sebesar
10 persen, harus gigit jari. Selasa (16/11), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) meastikan
kenaikan UMP rata-rata sebesar 1,09 persen. Besaran itu berdasarkan simulasi dari data Badan
Pusat Statistik (BPS). Kota Depok juga memastikan kenaikan UMK tidak lebih dari 3 persen.

UMK DEPOK NAIK DI BAWAH 3%
Rata-rata Nasional 1,09 Persen

Tenaga kerja di Kota Depok yang mengajukan kenaikan (Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar
10 persen, harus gigit jari. Selasa (16/11), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) memastikan
kenaikan UMP rata-rata sebesar 1,09 persen. Besaran itu berdasarkan simulasi dari data Badan
Pusat Statistik (BPS). Kota Depok juga memastikan kenaikan UMK tidak lebih dari 3 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Mohammad Thamrin menerangkan, kenaikan
Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) di Depok dalam waktu dekat akan segera menemukan
titik terang. Hal ini diungkapkan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, untuk
membahas rencana naik atau tidaknya UMK di Depok.

"Kami melakukan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Serikat Pekerja (SP),
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bappeda dan Disdagin Kota Depok," kata Thamrin
kepada Harian Radar Depok, Selasa (16/11).

Thamrin mengungkapkan, dalam rapat tersebut, semua pihak mendengarkan pemaparan dari
BPS Kota Depok terakit data, seperti data anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK),
berapa anggota keluarga yang bekerja dalam satu (KK), inflasi, daya beli, dan pertumbuhan
ekonomi di Depok. "BPS Kota Depok menyampaikan data yang menjadi acuan dalam PP 36 tahun
2021 tentang pengupahan, supaya menjadi acuan dalam menentukan kenaikan UMK di Depok
tahun 2022 ini," tuturnya.

Dia menjelaskan, dari data yang dituangkan BPS pada rapat tersebut. Di 2022 kemungkinan
pertumbuhan ekonomi di Depok akan meningkat, walaupun tidak signifikan sehingga tidak
menutup kemungkinan adanya kenaikan UMK. "Kenaikan tidak akan melebihi 3 persen, sesuai
data yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia," bebernya.
Dia menambahkan, keputusan ini akan disepakati pada pertemuan selanjutnya yang akan
dilakukan pada Jumat (19/11). Apapun keputusan dalam rapat tersebut akan dijadikan acuan
Pemerintah Kota Depok, untuk menyerahakan rekomendasi pengupahan ke Gubernur Jawa Barat
"Kita lihat Jumat, Apindo mengusulkan berapa, SP mengusulkan berapa. Kalaupun keputusannya
nanti, terlepas ada nota penolakan dari pihak SP ataupun Apindo kami akan serahkan hasil rapat
tersebut ke Walikota Depok," terangnya.

Keputusan ini diambil sebagai langkah Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti instruksi
Kementerian Tenaga Kerja yang mewajibkan keputusan UMK harus sudah keluar pada 25
November.

"Makanya tanggal 20 November ini kami usahakan dari Walikota Depok sudah mengirimkan
rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat," bebernya.

454