Page 474 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 474
di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai 0,6," ujarnya dalam konferensi pers virtual
yang dikutip Rabu, 17 November 2021.
Ida Fauziyah mengungkapkan kekhawatiran apabila upah minimum ditetapkan terlalu tinggi akan
berpotensi menurunkan kepercayaan investor pada sistem hukum Indonesia.
"Selain itu, apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya
perluasan kesempatan kerja. Kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin juga akan
lebih tinggi. Dan tentunya kita tidak berharap adanya PHK karena ini memicu hal tersebut,"
jelasnya.
Lebih lanjut, penetapan upah minimum yang lebih tinggi juga akan mendorong terjadinya
relokasi dari lokasi yang memiliki nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) tinggi ke lokasi yang
memiliki nilai UMK lebih rendah.
Selanjutnya, akan memperbesar risiko tutupnya perusahaan karena saat ini banyak perusahaan
mengalami situasi sulit akibat pandemi covid-19.
"Juga akan mempersempit kesempatan dialog terkait kesepakatan upah dan penerapan struktur
skala upah," kata dia.
Upah Minimum 2022
Ida menyampaikan bahwa kenaikan upah minimum 2022 secara nasional rata-rata sebesar 1,09
persen. Angka tersebut berdasarkan simulasi data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS).
Ia menegaskan bahwa Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat
pada 21 November 2021. Namun karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional maka
penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
Sementara untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan pada 30
November 2021, yang mana dilakukan setelah penetapan UMP.
Selain itu, Ida juga mengungkapkan tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor.
Namun Upah Minimum Sektor (UMS) yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih tetap
berlaku hingga berakhir atau UMP/UMK daerah tersebut lebih tinggi.
473

