Page 476 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

"Mengapa saya minta dimajukan, karena pada 21 November adalah hari libur nasional, maka
penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November
2021," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11).

Selanjutnya, gubernur juga diminta untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum,
kabupaten/kota (UMK) setelah pengumuman UMP, atau paling lambat pada 30 November 2021.
Ketentuan ini tidak berubah dati aturan pada PP 36/2021.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah mengirimkan Surat
Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 561/6393/S tentang Hal Penetapan Upah Minimum
Tahun 2023, untuk mengingatkan para kepala daerah agar segera membuat keputusan, Selain
itu, Menaker Ida mengklaim bahwa berbagai data untuk perhitungan formula upah minimum
telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Data-data itu disebutkan
bersumber dari Badan Pusat Statistik Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah
mengumumkan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. Namun,
angka rillnya bisa berbeda-heda untuk setiap provinsi, sesuai ketetapan dari gubernur masing-
masing, Ida menyebutkan, ketentuan kenaikan UMP ini telah sesuai dengan Undang Undone
(WU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipra Kerja. Ida menekankan, perhitungan upah minimum
tahun depan sengaja menyesuaikan aturan baru, salah satunya dengan merijultmedn upah
karenainimerupakan stndar yang berlaku secara internasional.

Idealnya, indeks median upah berada di kisaran 0,4 sampai 0,6 persen, tapi Indonesia sudah
lebih dati 1, sehingga perlu ada penyesuaian formula perhitungan upah minimum.

"Karena kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar
pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implemei
tasinya di lapangan," ucap Ida sebelumnya, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Misalnya, sambung Ida, membuat kenaikan upah minimum jadi tidak didasari pada peningkatan
kinerja pekerja atau buruh. Sementara, serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah
dibandingkan membicarakan upah berbasis kinerja dan produktivitas.
Dampak lain bila upah minimum tidak sesuai aturan, kata Ida, dapat menurunkan indeks daya
saing Indonesia, khususnya pada aspek kepastian hukum. Hal ini selanjutnya akan meaurunkan
kepercayaan investor dan mempersempit ruang, dialog kesepakatan upah dan penetapan
struktur serta skala upah ke depan.
Tak cuma itu, Ida khawatir akan muncul dampak ikutan seperti terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK), mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang
memiliki nilai upah minimum tinggi ke yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya
perusahaan.

Menunggu UMP Sumbar Merujuk pada Ketetapan Gubernur Sumbar tahun lalu yang masih
dijabat Gubernur Iwan, Prayitno, UMP 2021 dipatok senilai Rp2.484.041, dan tidak terjadi
kenaikan ketimbang UMP tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menarik untuk disimak kebijakan
Gubernur Sumbar saat ini, Mahyeldi, dalam menetapkan UMP pada tahun pertama masa
jabatannya 'Tahun lalu dalam keputusannya, Gubernur Irwan mengatakan bahwa bedasarkan
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 'M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan
Upah Minumum Tahun 2021 pasa masa Pandemi Covide19, bahwa tidak adunya Kenaikan UMP
disebabkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara umum. (h/isq)

475