Page 481 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 481
Sanksi tersebut bakal diberikan kepada pemda dan perusahaan yang membangkang.
"Mendagri sudah sampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan Upah Minimum. Ada sanksi
diberikan kepada kepala daerah yang nggak memenuhi kewajiban. Sanksi administrasi,
kemudian sampai terberat pemberhentian sementara dan permanen. Sanksi terhadap
perusahaan akan sanksi pidana," tegas Ida.
Jika kenaikan UMP rata-rata hanya 1,09 persen, maka berikut simulasi upah yang akan diterima
buruh di tahun 2022.
DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi dengan total upah Rp
4.416.186,548/bulan.
Apabila UMP Jakarta naik 1,09%, maka secara nominal terjadi kenaikan Rp48.136,43/bulan.
Maka buruh akan mendapatkan UMP sebesar Rp4.464.322,98/bulan.
Sedangkan DIY yang miliki UMP paling rendah, yakni Rp1.765.000/bulan. Upah naik sebesar
Rp19.238,5/bulan, dengan total gaji yang diterima buruh Rp1.784.238,5/bulan.
Sumber : bisnis.com.
480
