Page 483 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 483
"Nilainya, berdasarkan data BPS, rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%, dan ini rata-rata
nasional," kata Ida dalam telekonferensi, Selasa (16/11).
Meski demikian, Ida mengatakan, kenaikan UMP ini masih akan menunggu keputusan dari para
gubernur di setiap daerah.
"Kita tunggu dari masing-masing gubernur untuk penetapannya,"ujar Ida.
Ida menambahkan, para Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021.
Namun, karena 21 November 2021 merupakan hari libur nasional, maka penetapannya harus
dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
Selain itu, lanjut dia, dalam hal gubernur menetapkan UMK, maka harus dilakukan paling lambat
30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.
Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 kepada seluruh
gubernur.
"Semangat dari formula UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan U M, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antar wilayah tersebut
dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah," kata
Ida.
"Apabila kita mencermati UM yang ada saat ini tidak memiliki korelasi sama sekali dengan angka
rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya," ujarnya, (viv/iis)
482
