Page 509 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

minimum sesuai pasal 26 PP 36/2021 menghasilkan besaran UMP NTB tahun 2022 sebesar Rp
2.207.212.
"Terjadi kenaikan 1,07 persen atau sebesar Rp 23.329 untuk UMP tahun 2022 mendatang,"
terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gde Putu
Aryadi, Selasa (16/11).

Pada tahun 2021, besaran UMP NTB Rp 2.183.883, atau sama dengan tahun 2020. Karena UMP
NTB selama dua tahun, yakni 2020 dan 2021 tidak ada kenaikan dengan alasan teijadi pandemi
Covid-19.

Sementara untuk UMP NTB tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 23.329, sehingga UMP
NTB di tahun 2020 mendatang sebesar Rp 2.207.212.

Gde menjelaskan beberapa variabel yang masuk menjadi indikator penetapan UMP. Pertama,
pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) periode 2020 (Quartal IV) dan periode 2021 (Quartal
I, II, dan III) dalam hal ini sebesar 0,72 persen. Kedua, inflasi provinsi sebesar 1,89 persen.

Ketiga, UMP tahun 2021 sebesar Rp 2.183.883. Keempat, rata-rata konsumsi rumah tangga
provinsi sebesar Rp 1.197.548. Kelima, rata-rata banyaknya anggota/rumah tangga se-provinsi
sebesar 3,3 persen, dan keenam rata-rata banyaknya ART bekerja/rumah tangga se-Provinsi
sebesar 1,31 persen. "Penetapan upah minimum tahun ini tidak lagi berdasarkan kebutuhan
hidup layak (KHL). Tetapi dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang
secara normatif," jelas Sekretaris Dewan Pengupahan tersebut.

Perhitungan UMP tahun 2022 menggunakan formula perhitungan yang telah diatur secara
lengkap pada pasal 26 P P 36/2021 dengan menggunakan data perekonomian dan
ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS yang disampaikan melalui Menteri Ketenagakerjaan.
Rumusnya sudah ditentukan dalam PP 36/2021 dan instrumen yang menentukan. Yaitu, kondisi
ekonomi daerah yang dikeluarkan oleh BPS pusat juga sudah ada. Pemda wajib mengikuti
kebijakan pemerintah dalam menetapkan UMP tahun 2022. Jika melanggar dapat dikenakan
sanksi. UMP berlaku untuk pekerja yang baru atau di bawah 12 bulan. Jika sudah lama, maka
berlaku struktur upah sesuai dengan masa kerjanya.

Sementara itu, adapun sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB, Selasa (16/11) menghasilkan
rekomendasi, Gubernur menetapkan UMP NTB 2022 sebelum 21 November 2021. Penetapan
UMP NTB 2022 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B-
M/383/HI.0i.00/XI/202i tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam
penetapan upah minimum tahun 2022.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, pemerintah daerah dalam menetapkan UMP 2022
mengikuti ketetapan dari pemerintah pusat. Penyesuian kenaikannya juga melihat provinsi-
provinsi terdekat. "Nanti kita sesuaikan dengan tetangga-tetangga kita, jangan merasa sendiri.
Pokoknya mudah-mudahan kita ada yang berbeda dari kaidah pusat," ujarnya, (dev)

caption:

PENETAPAN UMP: Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB bersama pengusaha dan pekerja
untuk menetapkan UMP NTB tahun 2022, Selasa (16/11).

508