Page 514 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 514
"Mendukung sepenuhnya penerapan PP Nomor 36 (tentang pengupahan), di mana PP tersebut
menurut pandangan kami adalah formula (kenaikan upah minimun 2022) sudah paling adil
karena di situ ada faktor rata-rata konsumsi rumah tangga," kata Hariyadi seperti dikutip dari
Kompas.com, Rabu (17/11/2021).
Lantaran sudah mengacu pada PP Pengupahan, ia menilai besaran kenaikan upah tersebut
mempertimbangkan tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
"Menurut pandangan kita cukup fair ya, karena parameternya sudah lengkap. Seperti rata-rata
konsumsi rumah tangga dari BPS itu angka yang riil. Angka yang benar-benar dikumpulkan dari
seluruh survei," tutur Hariyadi.
Ia mendukung penetapan UMP menggunakan UU Cipta kerja, karena formula yang tepat.
Sedangkan parameter yang digunakan sebelum-sebelumnya kurang tepat.
"Perkara kenapa ini menjadi kecil? Selama ini kan parameter kita kurang akurat. Kayak tahun
2012, Kabupaten Bogor naik 10 persen," ujarnya.
Di sisi lain, keputusan pemerintah itu ditolak oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
KSPI menyebut jumlah 1,09 persen itu lebih rendah jika dibandingkan pada era Orde Baru.
513
