Page 504 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 504
Wahyono sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pembahasan dari penentuan upah pekerja itu
melibatkan berbagai unsur, bukan hanya dari kalangan pemerintah bahkan asosiasi pengusaha
hingga serikat buruh juga turut membahas hal tersebut, dimana unsur itu tergabung dalam
Dewan Pengupah Kota (DPK).
"Jadi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai perwakilan pengusaha, Serikat
Buruh juga ikut, kalau Pemkot Samarinda terdiri dari Disnaker, Bagian Hukum, Dinas
Perundustrian, Statistik, dan akademisi," sebutnya, Selasa (16/11)
la membeberkan penentuan upah pekerja untuk tahun yang akan datang masih menunggu hasil
dari UMP Kaltim 2022, sehingga jika UMP sudah disahkan maka pihaknya akan kembali
membahas dalam rangka penentuan UMK, meskipun UMP Kaltim kemungkinan akan naik 1,11
persen akan tetapi pihaknya masih menunggu informasi resmi. "Setelah itu baru kami akan
kembali melakukan rapat lanjutan," ujarnya.
Rapat lanjutan yang akan dibahas pihakya juga bakal beracuan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dimana dalam Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa
UMK dengan syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi pada Kabupaten atau
Kota yang bersangkutan, dengan indikator paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja
dan median upah. "Aturan itulah yang menjadi acuan kami untuk menentukan UMK," tegasnya.
Sebagai informasi bahwa UMK Samarinda saat ini dengan besaran Rp 3.112.000 dimana besaran
itu hasil pembahasan penetapan UMK 2019 untuk 2020 lalu, kembali pada 2021 ini penetapan
itu dibahas untuk penentuan UMK 2022 mendatang.
Wahyono mengungkapkan bahwa pekan depan pihaknya dengan DPK Samarinda akan kembali
membahas dari perkembangan penetapan UMK Samarinda yang selanjutnya. Jika hasil UMK
telah disepakati maka DPK akan mengantarkan rekomendasi itu kepada wali kota Samarinda
kemudian ditembuskan kepada Pemprov Kaltim. "Nanti yang netapkan itu pak gubernur,"
tandasnya. (vc)
503
