Page 501 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

MENAKER SEBUT FORMULA BARU UMP UNTUK MENEKAN KESENJANGAN UPAH
BURUH ANTARWILAYAH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa semangat dari formula
upah minimum yang baru adalah untuk mengurangi kesenjangan upah masing-masing wilayah
dan mewujudkan keadilan upah antarwilayah.

"Semangat dari formula upah minimum ini berdasarkan PP 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah antarwilayah," kata
Menaker Ida dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Keadilan upah antarwilayah itu, jelas Ida, dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah
tangga di masing-masing wilayah.

Karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan maka
upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah
minimum kabupaten (UMK).

Sementara upah minimum sektoral (UMS) tidak lagi ditetapkan berdasarkan aturan itu, kecuali
yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 yang berlaku hingga masanya telah berakhir atau
UMP /UMK di wilayah tersebut telah melebihi UMS.

Menaker mengatakan dengan mencermati upah minimum yang berlaku saat ini, tidak memiliki
korelasi dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat pengangguran.
Dia memberi contoh bagaimana suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan terkadang
memiliki nilai upah minimum dengan jarak yang besar. Selain itu terdapat kabupaten dengan
angka pengangguran tinggi dan mayoritas penduduk bertani tapi karena keberadaan wilayah
industri menyebabkan daerah itu dipaksa memiliki nilai UMK yang sangat tinggi.
Penetapan upah minimum yang tidak sesuai perundangan itu, jelasnya, berpotensi menyebabkan
turunnya indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek kepastian hukum dan menurunkan
kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin itu juga tinggi.
Kemudian kita tidak berharap adanya PHK karena ini memicu terjadinya PHK," ujarnya.

Ida Fauziyah juga mengatakan penetapan UMP semua provinsi akan dilakukan paling lambat
pada 21 November 2021 dengan prosesnya harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karena 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari
sebelumnya yaitu tanggal 20 November," kata Menaker.

Sementara untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan paling lambat pada
30 November 2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP.

Ida menjelaskan bahwa batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektoral atau
yang dikenal dengan singkatan UMS.

500