Page 548 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 548
Doles menilai cara pemerintah menetapkan upah minimum tidak adil. Menurut dia, penetapan
upah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) lebih baik. Namun, cara itu kini tidak lagi
dilakukan pemerintah.
"Mereka harusnya survei di lapangan dulu. Dulu kan kenaikan upah itu berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, jauh dari sebelum itu kan berdasarkan KHL (kebutuhan hidup
layak)," kata Doles.
Protes Doles soal penetapan upah minimum sama seperti yang disampaikan Federasi Serikat
Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) dalam siaran persnya.
FSPI menilai formula yang digunakan Kementerian Tenaga Kerja, yang tidak lagi menggunakan
KHL, untuk menentukan upah minimum justru menggerus upah buruh itu sendiri.
FSBPI mencontohkan, mengacu pada rumus baru itu, kenaikan besaran upah minimum provinsi
(UMP) di DKI Jakarta hanya naik 0,85% atau Rp37.749. Saat ini UMP Jakarta sekitar Rp4,4 juta.
KSPI menilai penghapusan survei KHL dalam menentukan kenaikan upah minimum membuat
tuntutan mereka tidak tercapai. Berdasarkan hitung-hitungan KSPI, berdasarkan survei KHL dan
PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (sebelum ada PP Nomor 36 tahun 2021), kenaikan
upah minimum berada di kisaran 5-7%.
"Kenapa buruh pakai PP Nomor 78 dan Undang-undang Nomor 13 karena kita sedang gugat (UU
Cipta Kerja) di MK. Kalau para pihak masih menggugat dan belum inkrah, maka undang-undang
lama yang berlaku. Lagi-lagi pemerintah mencederai penegakan hukum," kata Said Iqbal.
Menurut dia, perhitungan upah minimum oleh Kementerian Ketenagakerjaan juga bertentangan
dengan Undang-undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, karena memakai perhitungan batas
atas dan batas bawah upah minimum.
Dalam pasal 26 PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan tertulis penyesuaian nilai upah
minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah
minimum. Menurut dia, dengan adanya batas bawah dalam upah minimum, pengusaha bakal
cenderung memilih batas bawah karena bisa membayar pekerja dengan lebih murah.
"Para menteri yang terlibat dalam pembuatan PP nomor 36 sungguh membuat permufakatan
jahat. Rumusan atau formula kenaikan upah minimum dengan istilah batas bawah dan batas
atas tidak dikenal dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang ditandatangani presiden dan DPR."
Dalam konferensi pers pada Selasa (16/11) sore, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan
kenaikan UMP dan UMK ditetapkan dengan berdasarkan data-data ekonomi, seperti
pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan, dan jumlah pengangguran terbuka, yang juga
disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing, sesuai dengan peraturan pemerintah.
"Apabila kita amati UM (upah minimum) yang ada saat ini tidak memiliki korelasi sama sekali
dengan rata-rata konsumsi median upah, atau bahkan tingkat penganggurannya," kata Ida.
Dia mengatakan ada kabupaten dan kota yang saling bersebelahan, tapi kabupatennya memiliki
upah minimum dua kali lebih besar dibandingkan di kota.
"Terdapat kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa
memiliki nilai UMK sangat tinggi." "Semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum," ujar Ida.
547
