Page 553 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 553
MAU TAHU BESARAN UPAH MINIMUM DI DAERAHMU? CEK AJA DI WAGEPEDIA
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan Wagepedia, kanal
informasi yang dapat dikases oleh seluruh pihak untuk mengetahui besaran upah yang
ditetapkan oleh setiap provinsi, kota maupun kabupaten.
"Pada kesempatan ini saya juga memperkenaikan wagepedia yaitu sebagai kanal informasi milik
Kemnaker yang dapat diakses oleh seluruh pihak," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/11/2021), seperti dilansir liputan6.com.
Dia menjelaskan dengan adanya Wagepedia, diharapkan publik dapat mengetahui data dan
informasi terkait pengupahan yang valid dan akurat dapat diakses secara transparan oleh publik.
Dalam Wagepedia tersebut dilengkapi dengan fitur kalkulator.
"Terdapat fitur kalkulator upah minimum, sehingga siapapun, dimanapun dan kapanpun dapat
mengetahui perhitungan nilai upah minimum 2022," kata Ida. Wagepedia, lanjutnya, dapat
menjadi acuan bagi stakeholder dalam menetapkan besaran upah. Data tersebut dapat
digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan para stakeholder pengupahan
dengan transparan dan akurat.
Sebelumnya, Ida Fauziah mengatakan, Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) paling lambat 21 November 2021. Namun karena 21 November merupakan hari libur
nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20
November 2021.
"21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya (UMP) harus dilakukan paling
lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021," ujar Ida. Sementara itu penetapan Upah
Minimum Kota (UMK) dilakukan paling lambat 30 November 2021 dan harus dilakukan setelah
penetapan UMP.
Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum 2022 kepada seluruh gubernur.
"Semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut
dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah," jelas
Ida.
Kebijakan penetapan Upah Minimum (UM) adalah salah satu program strategis nasional,
sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar
terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," urai Ida.
.
552
