Page 576 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Presiden Aspek, Mirah Sumirat, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah soal UMP tak sesuai
dengan regulasi yang sudah dibuat.
Mirah mengklaim, aturan turunan berupa PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang
justru bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum dihitung hanya berdasar variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

Namun dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menurut dia, ada tambahan
formula baru yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah, yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja,
yaitu penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas
bawah.

"Nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
pada setiap rumah tangga," kata Mirah dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).

"Nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan 50 persen,"
kata dia lagi.

Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP Nomor 36 tahun 2021 inilah
yang menurut serikat buruh, membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah
inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi.
Padahal, lanjut Mirah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi
tertinggi didapat oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen, inflasi tertinggi Bangka
Belitung 3,29 persen.

Mirah mengungkapkan, berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021, kenaikan UMP 2022 tertinggi
adalah di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 4.453.724 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp
4.416.186,548.

Artinya hanya naik sebesar Rp 37.538. Sedangkan kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah
di Jawa Tengah menjadi sebesar Rp 1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp 14.032 dibanding
UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,00.

Menurut catatan Aspek, artinya dengan kenaikan UMP tahun 2022 tertinggi hanya sebesar Rp
37.538 dan kenaikan terendah adalah hanya naik Rp 14.032.

"Ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit dan daya beli masyarakat
yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus miskin," ungkap Mirah.

Apalagi pada tahun 2020 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan
untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, dengan hanya berdasarkan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021
pada Masa Pandemi Covid-19.

Mirah juga menyebut bahwa UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan, semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko Widodo lebih berpihak
kepada pengusaha.
Selain itu, pihaknya juga mendukung KSPI dalam aksi mogok nasional memprotes kenaikan UMP
tahun 2022.

.

575