Page 578 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 578
(16/11). Said mengatakan, terdapat dua agenda yang disoroti oleh KSPI. Yaitu terkait dengan
kenaikan upah minimum tahun 2022, dan soal pemerintah yang memberikan proteksi kepada
pemilik modal maupun kalangan pengusaha.
SIAP GELAR MOGOK NASIONAL AWAL DESEMBER NANTI, KSPI: INI LEGAL DAN
KONSTITUSIONAL
-Awal Desember nanti, sebanyak 2 juta buruh akan melakukan mogok kerja secara nasional
terkait upah murah yang mereka dapatkan. Upah buruh saat ini dianggap lebih buruk dari era
Orde Baru (Orba).
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal, melalui konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa sore (16/11).
Said mengatakan, terdapat dua agenda yang disoroti oleh KSPI. Yaitu terkait dengan kenaikan
upah minimum tahun 2022, dan soal pemerintah yang memberikan proteksi kepada pemilik
modal maupun kalangan pengusaha.
"Agenda pertama adalah sikap KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja terkait dengan kenaikan upah
minimum yang kalau dilihat rata-rata kenaikan upah minimum untuk tahun 2022 baik UMP di
tingkat Provinsi maupun UMK tampaknya nanti UMK di tingkat kabupaten/kota hanya 1,09
persen," ujar Iqbal seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (16/11).
Agenda yang kedua, lanjut Iqbal, yaitu terkait perkembangan sikap pemerintah dalam hal ini
Menteri Tenaga Kerja yang dianggap lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha
atau pemilik modal, dibandingkan memberikan perlindungan kepada kaum pekerja atau buruh
atau pegawai atau karyawan.
Bahkan, pemerintah saat ini mengembalikan upah buruh jauh lebih buruk dari zaman Soeharto
di era Orba.
"Maka KSPI sudah melakukan koordinasi dengan beberapa serikat-serikat buruh yang lain,
hampir lebih dari 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, dan lima konfederasi di tingkat
nasional menyatakan akan menggelar mogok nasional," tegas Iqbal.
Mogok nasional tersebut direncanakan akan diikuti oleh dua juta buruh, ratusan ribu pabrik yang
akan berhenti bekerja atau menghentikan produksi.
"Dan ini adalah legal, dan ini ada konstitusional. Daripada Menteri Tenaga Kerja menggunakan
upah minimum, inkonstitusional. Maka kami gunakan cara konstitusional, yaitu pemogokan
mogok nasional, dua juta buruh akan terlibat, ratusan ribu pabrik akan stop produksi di 30 lebih
provinsi, ratusan kabupaten/kota," jelas Iqbal.
Mogok nasional direncanakan akan berlangsung selama 3 hari pada awal Desember 2021. Yaitu
pada 6-8 Desember. Akan tetapi, rencana tersebut masih bisa berubah.
"Sedang kami cari tanggalnya. Bisa saja tentatif, 6, 7, 8 Desember, tiga hari kita mogok nasional.
Ini masih tentatif, belum ada keputusan resmi dari semua gabungan serikat buruh," terang Iqbal.
Sebagai awalan, aksi mogok nasional ini akan didahului dengan aksi unjuk rasa yang dimulai
Rabu (17/11) di berbagai daerah.
577
