Page 590 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 590
PEMBAHASAN UMK TUNGGU UMP KEPRI DITETAPKAN
BATAM, TRIBUN Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam masih menunggu penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau. Hingga saat ini UMP Kepri belum ditetapkan. dan
masih dalam pembahasan.
Pembahasan ini terkesan lambat. Padahal penetapan upah minimum dilakukan setiap satu tahun
sekali dan ditetapkan selambat-lambat-nya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum
yaitu 1 Januari. Padahal saat ini sudah menuju batas akhir penetapan upah minimum.
"Memang harus ditetapkan 40 hari sebelum akhir tahun, jadi tergantung provinsi, kalau provinsi
lambat, kami juga lambat. Intinya kami menunggu provinsi dulu menetapkan (UMK) dulu, baru
kami rapatkan (UMK)." ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam. Rudl
Sakyakirtl, Selasa (16/11).
la menuturkan UMK sudah ditetapkan pada tanggal 20 November, dan maksimal 23 November,
namun saat Ini UMP belum juga ditetapkan. la mengakui masih ada kesempatan untuk
membahasnya. Dari Informasi pihak provinsi, mereka sudah membahas dengan dewan
pengupahan, tinggal menunggu SK saja.
Upah minimum kini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 36 tahun 2021 tenlang pengupahan.
Dalam aturan tersebut, upah minimum dihitung berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan yang meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median
upah.
Sebelumnya diberitakan ada beberapa alasan dan rumusan buruh meminta kenaikan Upah
Minimum Kota (UMK) 2022 dari 7 hingga 10 persen. Formasi 7 sampai 10 persen Ini diambil dari
PP Nomor 78 tahun 2015 harus melakukan sesuai KHL.
Berikutnya dari pertumbuhan ekonomi yang diberikan sebesar 5 persen dan inflasi sebesar 2
persen dari 2022. Jadi totalnya 7 persen.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam. Yafet Ra-mon nengaku pemerintah akan menghitung
besaran UMK melalui Omnibus Law. Padahal UU Omnibus Law statusnya masih dalam proses
digugat belum Inkracht.
"Pemerintah meminta agar perundingan upah berlandaskan Omnibus Law. Nah UU Omnibus Law
ini kan sedang status sengketa dan belum inkracht. Jadi harus menggunakan aturan yang lama
yaitu UU Nomor 13 tahun 2003 dan turunannya PP Nomor 78 tahun 2015. Kalau belum Inkracht
lak logis kalau memaksakan omnibus law." katanya, (rus)
589
