Page 595 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

depan. Dibahas pula perkembangan dan dinamika ekonomi Banyuwangi dalam setahun terakhir
sebagai pertimbangan untuk penentuan besaran UMK.
Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi Sih Wahyudi yang memimpin pleno mengatakan,
rapat digelar untuk merespons pengajuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait besaran UMK
Banyuwangi tahun depan kepada Kementerian Tenaga Kerja.

Besaran UMK tahun depan sudah diajukan BPS ke Kementerian Tenaga Kerja berdasar data dan
indikator yang dimiliki. Pemkab Banyuwangi bersama Dewan Pengupahan mendahului
pembahasan dengan meminta masukan kepada peserta pleno. Peserta rapat merumuskan
besaran UMK yang nantinya akan diajukan Pemkab Banyuwangi kepada Gubernur Jawa Timur."
Nanti yang mengajukan bupati. Kita siapkan dulu data dan angkanya sebelum diajukan" ujar Plt
Sih Wahyudi yang juga Plt Ka-disnaker Banyuwang.

Terkait berapa besaran UMK yang diusulkan pemkab, mantan kepala BKD Banyuwangi itu
enggan menyebut kandetailnya. Dia beralasan masih menunggu penentuan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Jawa Timuryang Rendanya akan dibahas pada' 21-25November ini. "Setelah
Gubernur sudah menandatangini UMR baru kita akan mengajukan usulan yang sudah kita
finalisasi. Angkanya belum bisa kita sebutkan sekarang," tegasnya.

UMK Banyuwangi mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019. Tahun 2018
besaran UMK Rp 1.881.680, setahun kemudian naik menjadi Rp 2.132.779. Naik lagi pada tahun
2020 menjadi Rp 2.314.278. Di tahun 2021, UMK Banyuwangi stagnan alias tidak mengalami
kenaikan bersama sepuluh kabupaten kota lainnya di Jawa Timur "Bulan ini kita agendakan
sudah finalisasi. Tanggal 2 Desember akan disosialisasikan sebelum diaktifkan per 1 Januari.
Dengan kondisi saat ini, angka UMK memungki nkan na ik," tandasnya. (fre/aif/cl)

594