Page 598 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 598
buruh dan pekerja lainnya. Poin penting kita tidak boleh ego mementingkan diri pribadi. Apalagi
Covid-19 sangat mempengaruhi.
Rilis Kemneterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pihaknya sudah melakukan perhitungan besaran
UMP 2022. Hasilnya UMP 2022 DKI Jakarta akan menjadi yang tertinggi sedangkan UMP Jawa
Tengah terendah.
Seperti dikatakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Ditien PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri, UMP 2022 DKI Jakarta akan menjadi yang
tertinggi dengan besaran Rp 4.453.724. UMP Jawa Tengah terendah, yakni Rp 1.813.011.lapi,
meskipun pihaknya sudah melakukan perhitungan besaran UMP akan ditetapkan secara resmi
oleh gubernur setiap provinsi.
Diberi tenggat waktu, deadline bahwa para gubernur sudah harus menetapkan UMP paling
lambat pada 21 November 2021, sedangkan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
paling lambat adalah tanggal 30 November 2021. Dari 34 provinsi sudah terdapat 26 provinsi
yang menetapkan upah minimum kabupaten Dari jumlah tersebut, sebanyak tahun 2021.
kenaikan UMK terendah adalah Padang Lawas Utara, yakni Rp 277 saja.
Yang menarik, sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal
sudah menegaskan, pihaknya akan menggelar mogok kerja nasional apabila Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 tidak dinaikkan 7-10 persen. Langkah ini akan dilakukan jika aksi
demonstrasi pada 10 November mendatang masih diabaikan pemerintan. Kalau tuntutan upah
minimum tidak didengar, UU Cipta Kerja tetap disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa
dipastikan (kami melaksanakan) mogok nasional, setop produksi. Kami akan lakukan dengan
segala risiko, demikian penegasan Said dalam sebuah konferensi pers.
Kalau melihat besaran UMP yang diinginkan buruh (KSPI) kelihatannya sulit tercapai, antara 7-
10 persen. Hanya segelintir daerah dan bidang industri saja yang mungkin mampu karena
kendala pandemi Covid-19. Untuk tidak mengecewakan kalangan buruh pemerintah dan pihak
terkait, khususnya pengusaha harus melakukan terobosan lain untuk mengurangi beban
keluarga kaum buruh dengan melakukan skenario bantuan sosial (bansos) sehingga kaum Duruh
tidak melakukan aksi mogok kerja maupun unjuk rasa ke jalanan.
Ancang-ancang KSPI rencana mogok nasional akan digelar dengan melibatkan sekuruh anggota
KSPSI dan anggota serikat buruh lainya. Pelaksanaanya nanti akan mengacu pada UU Nomor 13
Tahun 2003 yang mengatur prosedur mogok kerja dan unjuk rasa. Selain itu, pelaksanaanya
juga akan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Masalahnya, angka upah minimum pada 2022 dikabarkan akan naik sebesar 1,09 persen saja,
berdasarkan informasi dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Pihak pengusaha
megaatakan, angka upah minimum tersebut memiliki dasar yang nan ekonomi dan inflasi saat
ini, sehingga pihak buruh atau s sebesar 1,09 persen tentu sudah memakai formula vang telah
diatur dalam Pp 36/ 2021 dengan data dan angka resmi dari BPS (Badan Puisat Statistik).
Kenaikan yang terbilang kecil versi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)
DKI Jakarta SarmanSimanjorang saat dihubungi, Ahad (14/11) lalu, sepatutnya menjadi
perhatian dari Gubsu karena tuntutan UMP Sumut malah 16 persen dengan dasar tahun lalu
tidak naik karena pandemi Covid-19. Hal ini sangat baik buat buruh di Sumut, namun
kelihatannya sangat berat pula bagi pengusahanya. Kenaikan UMP di masa pandemi Covid-19
yang sangat tinggi bisa membuat pengusaha di Sumut pusing tujuh keliling, dan akhirnya bisa
merugikan banyak pihak jika pengusaha memilih menutup usahanya. Ini yang wajib kita
waspadai, awas jangan sampai membahayakan buat buruh dan pengusaha, lebih bijak saling
mengalah untuk bisa maju bersama.+
597

