Page 598 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 598

buruh dan pekerja lainnya. Poin penting kita tidak boleh ego mementingkan diri pribadi. Apalagi
              Covid-19 sangat mempengaruhi.
              Rilis Kemneterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pihaknya sudah melakukan perhitungan besaran
              UMP 2022. Hasilnya UMP 2022 DKI Jakarta akan menjadi yang tertinggi sedangkan UMP Jawa
              Tengah terendah.

              Seperti dikatakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
              Kerja (Ditien PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri, UMP 2022 DKI Jakarta akan menjadi yang
              tertinggi dengan besaran Rp 4.453.724. UMP Jawa Tengah terendah, yakni Rp 1.813.011.lapi,
              meskipun pihaknya sudah melakukan perhitungan besaran UMP akan ditetapkan secara resmi
              oleh gubernur setiap provinsi.

              Diberi  tenggat  waktu,  deadline  bahwa  para  gubernur  sudah  harus  menetapkan  UMP  paling
              lambat pada 21 November 2021, sedangkan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
              paling lambat adalah tanggal 30 November 2021. Dari 34 provinsi sudah terdapat 26 provinsi
              yang  menetapkan  upah  minimum  kabupaten  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  tahun  2021.
              kenaikan UMK terendah adalah Padang Lawas Utara, yakni Rp 277 saja.

              Yang  menarik,  sebelumnya  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said lqbal
              sudah  menegaskan,  pihaknya  akan  menggelar  mogok  kerja  nasional  apabila  Upah  Minimum
              Provinsi  (UMP)  2022  tidak  dinaikkan  7-10  persen.  Langkah  ini  akan  dilakukan  jika  aksi
              demonstrasi pada 10 November mendatang masih diabaikan pemerintan. Kalau tuntutan upah
              minimum  tidak  didengar,  UU  Cipta  Kerja  tetap  disahkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Bisa
              dipastikan (kami melaksanakan) mogok nasional, setop produksi. Kami akan lakukan dengan
              segala risiko, demikian penegasan Said dalam sebuah konferensi pers.

              Kalau melihat besaran UMP yang diinginkan buruh (KSPI) kelihatannya sulit tercapai, antara 7-
              10  persen.  Hanya  segelintir  daerah  dan  bidang  industri  saja  yang  mungkin  mampu  karena
              kendala pandemi Covid-19. Untuk tidak mengecewakan kalangan buruh pemerintah dan pihak
              terkait,  khususnya  pengusaha  harus  melakukan  terobosan  lain  untuk  mengurangi  beban
              keluarga kaum buruh dengan melakukan skenario bantuan sosial (bansos) sehingga kaum Duruh
              tidak melakukan aksi mogok kerja maupun unjuk rasa ke jalanan.

              Ancang-ancang KSPI rencana mogok nasional akan digelar dengan melibatkan sekuruh anggota
              KSPSI dan anggota serikat buruh lainya. Pelaksanaanya nanti akan mengacu pada UU Nomor 13
              Tahun 2003 yang mengatur prosedur mogok kerja dan unjuk rasa. Selain itu, pelaksanaanya
              juga akan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

              Masalahnya, angka upah minimum pada 2022 dikabarkan akan naik sebesar 1,09 persen saja,
              berdasarkan  informasi  dan  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas).  Pihak  pengusaha
              megaatakan, angka upah minimum tersebut memiliki dasar yang nan ekonomi dan inflasi saat
              ini, sehingga pihak buruh atau s sebesar 1,09 persen tentu sudah memakai formula vang telah
              diatur dalam Pp 36/ 2021 dengan data dan angka resmi dari BPS (Badan Puisat Statistik).

              Kenaikan yang terbilang kecil versi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)
              DKI  Jakarta  SarmanSimanjorang  saat  dihubungi,  Ahad  (14/11)  lalu,  sepatutnya  menjadi
              perhatian dari Gubsu karena tuntutan UMP Sumut malah 16 persen dengan dasar tahun lalu
              tidak  naik  karena  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  sangat  baik  buat  buruh  di  Sumut,  namun
              kelihatannya sangat  berat pula bagi pengusahanya. Kenaikan UMP di masa pandemi Covid-19
              yang sangat tinggi bisa membuat pengusaha di Sumut pusing tujuh keliling, dan akhirnya bisa
              merugikan  banyak  pihak  jika  pengusaha  memilih  menutup  usahanya.  Ini  yang  wajib  kita
              waspadai, awas jangan sampai membahayakan buat buruh dan pengusaha, lebih bijak saling
              mengalah untuk bisa maju bersama.+

                                                           597
   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602