Page 597 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul UMP Naik Bagus Buat Buruh (Awas) Bikin Pusing Pengusaha
Nama Media Waspada
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL PgB3
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2021-11-17 09:15:00
Ukuran 252x87mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 9.828.000

News Value Rp 29.484.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2022 baru akan ditetapkan Gubernur
Sumut Edy Rahmayadi pada 21 November 2021. Serikat buruh berharap UMP naik hingga 10
persen, namun positif dan bagus buat buruh belum tentu baik dan bisa tidak positif buat
kalangan pengusaha mengingat masih pandemi Covid-19 sehingga sektor industri mengalami
'mati suri" selama hampir dua tahun.

UMP NAIK BAGUS BUAT BURUH (AWAS) BIKIN PUSING PENGUSAHA

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2022 baru akan ditetapkan Gubernur
Sumut Edy Rahmayadi pada 21 November 2021. Serikat buruh berharap UMP naik hingga 10
persen, namun positif dan bagus buat buruh belum tentu baik dan bisa tidak positif buat
kalangan pengusaha mengingat masih pandemi Covid-19 sehingga sektor industri mengalami
'mati suri" selama hampir dua tahun.

Menjelang penetapan UMP baru membuat aparat pemerintahan di Sumut harus senjata
ampuhnya mogok kerja. Bisa-bisa kondisi yang kurang kondusif semal parah dan yang dirugikan
semakin banyak karena dampak mogok kerja buruh memengaruhi banyak sektor, termasuk
stabilitas keamanan.

Menjadi wajar dan komprehensif kalau Gubernur Edy mengajak semua pihak (stakeholders),
termasuk Pangdam 1/BB Mayjen TNI Hasanuddin, dan Kapolda Sumut lijen Pol RZ Panca Putra
Simanjuntak untuk menyatukan visi dan misi terkait upah layak buruh dan kaitannya dengan
kelangsungan industri di masa pandemi tahun 2022. Banyak hal bisa terjadi jika permasalahan
UMP tidak kondusif nantinya. Gubsu sudah benar mengatakan bahwa poenetapan UMP tersebut
berdasarkan ketentuan yang ada sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 36
tahun 2021 tentang pengupahan.

Berdasarkan PP nomor 36 itu, UMP 2022 akan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, laju
inflasi, pendapatan daerah termasuk daya beli dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Gubsu pun
berjanji akan berbuat adil untuk rakyat Gubsu menegaskan tidak melihat kanan kiri, murni untuk
rakyat. Yakinkan itu demikian kata Gubernur Edy meminta pernyataannya disampaikan kepada

596