Page 585 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

2020 dan PP Nomer 36 tahun 2021 tentang Kebijakan Penetapan Upah Mlnumum. Selasa
(16/11).
Selain Menkopolhukam RI. turut serta bergabung Menakertrans. Dirjen Pembangunan Daerah
Kemendagri. Baintelkam Polri. Deputi IV BIN. Perwakilan Mabes TNI. Perwakilan Jaksa Agung
dan juga diikuti oleh 11 Pemerintah Povlnsl lainnya termasuk Kepri.

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengikuti vicon ini dari ruang rapat hotel Swiss Bell Kota Batam
didampingi Pj Sekdaprov Kepri Ir Lamldi. Asisten Ekbang Samsul Bahrum. KaDisnaker Provinsi
Kepri Mangara M Simarmata dan Staf Khusus Angellnus.

Dalam pemaparannya Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, kebijakan pengupahan
merupakan salah satu program strategis nasional. Selain sebagai salah satu Instrument
pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia.

Menrurut Menkopolhukam, menjelang penetapan upah minimum provinsi dengan batas akhir
tanggal 21 November dan penetapan upah minimum kabupaten/ kota 30 November nanti,
berpotensi terjadinya penolakan.

"Biasanya eskalasi penolakan akan dilakukan dengan menggelar unjuk rasa.

Mesti berunjuk rasa bagian dari penyampaian aspirasi yang sah. silahkan menggelar unjuk rasa
dengan santun dan tertib. Jangan sampai unjuk rasa yang digelar malahan membuat kondisi
tidak aman." kata Mahfud M D dalam kesempatan Ini.
Sementara Itu Menakertans RI Ida Fauziyah dalam pemaparanya menjelaskan bahwa, upah
minimun adalah upah terendah yang diterapkan pemerintah kepada pekerja sebagai bentuk
perlindungan kepada pekerja Itu sendiri.

Dimana upah minimun tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun
pada perusahaan yang bersangkutan. "Dengan kata lain, pemerintah tidak mau setiap pekerja
menerima upah sangat rendah dibawah ketentuan. "Jelas Ida Fauziyah.

Sementara Itu. Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah daerah dalam hal
penetapan upah akan selalu berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah
pusai.

Selain mengacu pada kebijakan pusat, dalam penetapan upah minimun. sambung Gubernur.
Juga memperhatikan pula kondisi perekonomian. Dalam hal Ini pertumbuhan ekonomi daerah
dan Juga laju inflasi Itu sendiri.

"Termasuk tentunya, paritas perhatian pada daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan juga
median upah. Baru selelah Itu. penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada kisaran nilai
tertentu diantara batas atas dan batas bawah." Jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kepri sendiri akan melakukan penetapan upah minimum tahun 2022
sebelum tenggat waktu yang diharuskan.

Nantinya kita harapkan, keputusan yang akan ditetapkan menjadi keputusan yang
menguntungkan semua, dan tidak merugikan salah satu pihak, karena telah diputuskan bersama
Dewan Pengupahan." harapnya(dra)
caption:

RAPAT - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pcxa Tingkat
Provinsi Kepri tahun 2021 di Aston Hotel Tanjungpinang, Selasa (16/11)

584