Page 584 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 584
Judul Tidak Mau Upah Pekerja sangat Rendah
Nama Media Tribun Batam
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg12
Jurnalis dra
Tanggal 2021-11-17 09:36:00
Ukuran 144x82mmk
Warna Warna
AD Value Rp 28.800.000
News Value Rp 144.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Mahfud M D (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia) Biasanya eskalasi penolakan akan dilakukan dengan menggelar unjuk rasa.. Mesti
berunjuk rasa bagian dari penyampaian aspirasi yang sah. silahkan menggelar unjuk rasa dengan
santun dan tertib. Jangan sampai unjuk rasa yang digelar malahan membuat kondisi tidak aman
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan kata lain, pemerintah tidak mau setiap
pekerja menerima upah sangat rendah dibawah ketentuan
negative - H. Ansar Ahmad (Gubernur Kepri) Termasuk tentunya, pari-tas perhatian pada daya
beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan juga median upah. Baru selelah Itu. penyesu-aln nilai
upah minimum ditetapkan pada kisaran nilai tertentu dlantara batas atas dan batas bawah.
neutral - H. Ansar Ahmad (Gubernur Kepri) Nantinya kita harapkan, keputusan yang akan
ditetapkan menjadi keputusan yang menguntungkan semua, dan tidak merugikan salah satu
pihak, karena telah diputuskan bersama Dewan Pengupahan
Ringkasan
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad I mengikuti video confrence I yang dipimpin langsung oleh
Menkopolhukam RI Mahfud MD membahas tentang penerapan UU No 11 tahun 2020 dan PP
Nomer 36 tahun 2021 tentang Kebijakan Penetapan Upah Mlnumum. Selasa (16/11). Selain
Menkopolhukam RI. turut serta bergabung Menakertrans. Dirjen Pembangunan Daerah
Kemendagri. Baintelkam Polri. Deputi IV BIN. Perwakilan Mabes TNI. Perwakilan Jaksa Agung
dan juga diikuti oleh 11 Pemerintah Povlnsl lainnya termasuk Kepri.
TIDAK MAU UPAH PEKERJA SANGAT RENDAH
BATAM, TRIBUN Gubernur Kepri H Ansar Ahmad I mengikuti video confrence I yang dipimpin
langsung oleh Menkopolhukam RI Mahfud MD membahas tentang penerapan UU No 11 tahun
583
