Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 75
Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021. Namun karena 21
November merupakan hari libur nasional, maka penetapan harus dilakukan paling lambat 1 hari
sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
Sementara itu penetapan Upah Minimum Kota (UMK), harus dilakukan paling lambat 30
November 2021 setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam
Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum
2022 kepada seluruh gubernur.
"Semangat dari formula UM (Upah Minimum) berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah
untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar
wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-
masing wilayah," jelas Ida.
Kebijakan penetapan UM adalah salah satu program strategis nasional, sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan
turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar
terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," tandasnya.
[idr].
74
