Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

SOAL UPAH BURUH, DPR MINTA PEMERINTAH JANGAN HANYA BERPIHAK PADA
PENGUSAHA
Pemerintah belum memutuskan besaran upah buruh 2022. Anggota Fraksi Komisi IX DPR RI,
Netty Prasetiyani Aher, berpesan agar pemerintah memperhatikan dan mempertimbangkan
aspirasi pekerja atau buruh terkait penetapan upah.

"Jangan hanya berpihak pada kalangan pengusaha, harus memperhatikan juga kesejahteraan
dari para pekerja. Apalagi selama pandemi ini kebutuhan dan biaya hidup terus naik," kata politisi
PKS, Rabu (17/11).

Netty juga mempertanyakan metode atau formula yang digunakan pemerintah dalam menyusun
UMP 2022. Dia bilang, meski pihaknya menolak UU Cipta Kerja, tetapi UU Cipta Kerja juga
memuat banyak indikator lainnya dalam menentukan upah.

"Kami di Fraksi PKS sedari awal memang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tapi katakanlah
pemerintah memakai itu, seharusnya dalam PP 36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Jadi bukan hanya soal inflasi dan
pertumbuhan ekonomi saja," tuturnya.

Netty berharap pemerintah mencarikan jalan keluar terbaik dan bersikap bijaksana menyikapi
berbagai aspirasi yang disampaikan buruh dalam sejumlah aksi. Dia juga optimis, jika pemerintah
berani menaikkan UMP yang berkeadilan, justru akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dia
bilang, apabila UMP naik, maka membuat daya beli masyarakat meningkat.

"Dan itu akan membuat ekonomi nasional tumbuh dan bergerak. Tapi jika UMP tidak naik atau
bahkan turun maka konsumsi produk masyarakat juga akan menurun, sehingga lapangan kerja
baru sulit untuk dibuka," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan akan ada batas
atas dan bawah dalam penetapan upah minimum yang terdapat di Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah
antar-wilayah.

"Batas atas dan batas bawah kita perkenalkan untuk mengurangi kesenjangan upah minimum
wilayah sehingga terwujudnya keadilan antar-wilayah," kata Menaker Ida Fauziyah dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPRI RI di Jakarta pada Senin (15/11).

Berdasarkan aturan baru, upah minimum untuk 2022 ditetapkan pada nilai tertentu yang tidak
dapat melewati hitungan formula batas atas dan batas bawah upah minimum suatu wilayah.
Formula penghitungan batas atas dan bawah itu sendiri telah dijabarkan di Pasal 26 dalam PP
Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Formula penyesuaian berdasarkan batas atas dan bawah itu adalah salah satu aturan baru yang
ditetapkan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, yang menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan.

Upaya mengurangi kesenjangan itu, kata Ida, untuk menghindari kondisi bagaimana suatu
wilayah dengan upah minimum rendah tidak dapat terus mengejar wilayah lain dan tiba di titik
ideal pengupahan.

[lia].

72