Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 118
Ia menambahkan, dalam hal perlindungan PRT, ada 2 isu krusial. Pertama, terkait perjanjian
kerja antara PRT dengan pemberi kerja. "Dengan perjanjian kerja yang jelas maka akan
disepakati tentang jam kerja. Hak dan kewajiban, libur dan cuti, potensi bahaya yang muncul,
jaminan sosial, dan sebagainya," kata Ida.
( ) Kedua, penegakan hukum norma kerja, di mana norma kerja tersebut akan merujuk pada
perjanjian kerja. "Hal-hal yang muncul yang merugikan PRT itu karena berangkat dari tak
adanya perjanjian kerja," ujarnya.
Sambung Ida menegaskan, bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi
PRT. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Permenaker ini mengatur diantaranya tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT dan pemberi
kerja, jam kerja, jaminan THR dan jaminan sosial kesehatan, dan batas usia minimum PRT.
"Untuk itu saya mengajak kepada semua, mari lindungi PRT, stop kekerasan PRT yang kita mulai
dari diri kita dan keluarga kita," pungkasnya.
(akr).
117
