Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

memperoleh landasan hukum baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan gelombang
ke empat dari program itu direncanakan akan dibuka pada akhir bulan ini.

"Program ini akan terus berlanjut dengan tata kelola dan akuntabilitas yang terus membaik.
Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020," ujarnya saat
konferensi pers di kantornya, Senin (13/7).

Susiwijono menjelaskan rencana kuota yang akan dibuka sebanyak 500 ribu peserta khusus
bagi pekerja terdampak tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19. Data para pekerja terdampak
itu akan didasari dari daftar putih dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kuotanya 500 ribu orang lebih dan memberi prioritas kepada pekerja terdampak yang
mendapat whitelist dari Kemnaker," ucapnya.

Pada Agutus 2020 nanti, lanjut Susiwijono, rencananya pelatihan program Kartu Prakerja juga
akan dilakukan secara offline dengan memperhatikan perkembangan kasus Covid-19. Dalam
tiga gelombang pendaftaran sebelumnya, seluruh pelatihan dilakukan secara online.

"Bila situasinya memungkinkan, mudah-mudahan tidak ada wabah yang lebih lagi, kita juga
merencanakan untuk memulai adanya pelatihan offline. Mudah-mudahan bisa pertengahan
atau akhir Agustus 2020 bila situasinya memungkinkan," ucapnya.

Pemerintah telah membuka tiga gelombang kepesertaan program Kartu Prakerja. Adapun
jumlah orang yang sudah mendaftar tercatat sebanyak 11,2 juta orang, sedangkan jumlah
peserta yang terdaftar program itu sebanyak 680.918 orang.

"Sesuai arahan pimpinan program ini tetap harus berjalan kembali karena itu ini kita sering
dengan waktu meningkatan tata kelola dan akuntabilitasnya yang kita tuangkan dalam Perpres
76," ucapnya.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menambahkan
Perpres Nomor 36/2020 mengatur dengan tegas siapa saja yang berhak dan tidak berhak
menerima Kartu Prakerja. Dalam Perpres 76/2020 disebutkan, selain diberikan kepada pencari
kerja, Kartu Prakerja dapat diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja
atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang
dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Perpres ini juga mengatur bahwa Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada pejabat negara;
Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Aparatur Sipil Negara; Prajurit Tentara
Nasional Indonesia; Anggota Polri; Kepala Desa dan perangkat desa; dan Direksi, Komisaris,
dan Dewan Pengawas pada badan usaha miiik negara atau badan usaha milik daerah.

"Perpres ini juga mengatur ketentuan pengembalian biaya bantuan yang diterima bagi peserta
yang kita temukan tidak memenuhi persyaratan. Tindakan hukum bagi yang melakukan
pemalsuan identitas atau data diri juga kami masukkan. Dengan adanya aturan ini, kami
berharap calon peserta yang mendaftar betul-betul pekerja yang terdampak Covid-19, sehingga
lebih tepat sasaran," jelasnya.

Sejak membuka pendaftaran pada 11 April 2020, pendaftar Kartu Prakerja telah mencapai lebih
dari 11,3 juta pendaftar. Sedangkan yang sudah diterima untuk masuk gelombang pertama
hingga ke-3 sebanyak 680 ribu penerima..

115