Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 112
Ida menambahkan, dalam hal perlindungan PRT, ada 2 isu krusial. Pertama, terkait perjanjian
kerja antara PRT dengan pemberi kerja. "Dengan perjanjian kerja yang jelas maka akan
disepakati tentang jam kerja. Hak dan kewajiban, libur dan cuti, potensi bahaya yang muncul,
jaminan sosial, dsb," kata Menaker Ida.
Kedua, penegakan hukum norma kerja, di mana norma kerja tersebut akan merujuk pada
perjanjian kerja. "Hal-hal yang muncul yang merugikan PRT itu karena berangkat dari tak
adanya perjanjian kerja," ujarnya.
Ida menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi PRT. Hal tersebut
ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Permenaker ini mengatur diantaranya tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT dan pemberi
kerja, jam kerja, jaminan THR dan jaminan sosial kesehatan, dan batas usia mininum PRT.
"Untuk itu saya mengajak kepada semua, mari lindungi PRT, setop kekerasan PRT yang kita
mulai dari diri kita dan keluarga kita," pungkasnya.
(prf/ega) kemnaker prt.
111
