Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

dalam perekonomian global melalui tingkat angkatan kerja nasional. Jumlah dari PRT
diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa dengan persentase 75 persen PRT merupakan perempuan.
Oleh sebab itu, hal yang tidak boleh terlewatkan dalam RUU PPRT ialah pentingnya perjanjian
kerja antara PRT dan pemberi kerja guna memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak
dan penegakan norma kerja," ungkap Menteri Ida.

Menteri Ida menambahkan dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang harus
dihadapi PRT di Indonesia diantaranya; PRT yang sampai saat ini belum dianggap sebagai
sebuah profesi; rata-rata jam kerja PRT lebih panjang dari pekerja pada umumnya; sebesar 63
persen PRT bekerja 7 hari dalam seminggu; banyaknya PRT yang tidak memiliki perjanjian atau
kontrak kerja yang jelas; dan minimnya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi PRT.

"Adapun tujuan perlindungan PRT ialah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi
kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual, mengatur
hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT,
dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Perlindungan terhadap PRT sudah menjadi perhatian
bagi pemerintah namun tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari seluruh pihak. Oleh
karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari bersama kita dukung pengesaan RUU PPRT
dan serukan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga mulai dari diri kita sendiri dan
keluarga," tambah Menteri Ida.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mengatakan setelah melalui
16 tahun perjuangan di DPR untuk mendapat legitimasi atas statusnya yang sempat
mandek/mangkrak, pengesahan RUU PPRT ini akan menjadi sejarah baru dalam penghapusan
kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, khususnya terhadap PRT. RUU PPRT akan diusulkan
menjadi RUU Inisiatif dan akan disidang paripurnakan pada Selasa, 14 Juli 2020 dan Kamis, 16
Juli 2020.

"Kami sangat bersyukur pada periode DPR 2020 - 2024, RUU PPRT ini mendapatkan perhatian
sejumlah anggota DPR. RUU PPRT ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam
perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia karena bersifat mengikat dan
adanya kepastian hukum. Maka dari itu perlu ada pengawalan dari kita semua," ujar Giwo.

Seperti yang kita ketahui bersama, PRT merupakan pekerjaan yang rawan dan rentan dalam
perlindungan hukum karena wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada
kontrol dan pengawasan Pemerintah. Padahal praktik situasi kerjanya rawan dan rentan
terhadap diskriminasi seperti pelecehan terhadap profesi, eksploitasi, dan kekerasan baik secara
ekonomi, fisik dan psikis (dalam bentuk intimidasi maupun dalam bentuk isolasi).

"Di dalam RUU PPRT nantinya harus dipastikan adanya hak dan kewajiban yang berimbang
antar PRT dan pemberi kerja agar memberikan perlindungan dalam bentuk penghormatan hak
asasi manusia, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Hal ini juga merujuk kepada
Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyebutkan No One Left Behind, guna
meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan PRT
sebagaimana pekerja lainnya tanpa ada yang tertinggal, serta memperjuangkan hak dan
kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja," ujar Giwo. (ANP).

109