Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

semua, mari bersama kita dukung pengesaan RUU PPRT dan serukan stop kekerasan terhadap
pekerja rumah tangga mulai dari diri kita sendiri dan keluarga

Ringkasan

Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun
harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak
memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan
kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

MENTERI BINTANG DUKUNG PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN PRT
Jakarta - Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk
apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak
memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan
kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.
"Keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang dan membantu urusan rumah tangga
serta kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan guna memberikan perlindungan dan
kesejahteraan bagi PRT," tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA), Bintang Puspayoga dalam sambutannya pada Webinar Pentingnya Undang-Undang
Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia.

Menteri Bintang menuturkan sudah menjadi tugas negara untuk dapat memberikan
perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk juga bagi PRT.
"RUU PPRT sudah masuk ke dalam RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam masa bakti DPR RI
periode 2019 - 2024. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengawal terbentuknya aturan
ini, demi memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak bagi PRT. Selain itu,
karena data mengatakan bahwa mayoritas PRT berjenis kelamin perempuan, selaku Menteri
yang memiliki tugas untuk menjamin pemberdayaan perempuan di Indonesia, saya tentunya
sangat mendukung pengesahan RUU PPRT ini agar tercipta aturan hukum yang jelas mengenai
hak dan kewajiban dari PRT termasuk juga dengan pemberi kerja. Hal ini untuk mengantisipasi
terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap PRT," tutur Menteri Bintang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik pada Agustus
2019, Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal.
Di sektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil dibanding laki-
laki, dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi secara global (ILO, 2018). Pekerja laki-laki
pada kegiatan informal sebesar 58,03 persen, sementara perempuan 41,97 persen. Data Survei
ILO dan Universitas Indonesia pada 2015 memperkirakan jumlah PRT di Indonesia sebanyak
4,2 juta jiwa, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki. Berdasarkan
angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah PRT yang sebenarnya lebih besar
dari data-data yang disajikan karena seringkali PRT dipekerjakan secara lisan sehingga luput
dari pencatatan data.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah
mengungkapkan pengesahan RUU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial
kondusif tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja. "Pekerja Rumah Tangga atau PRT
dia yang selalu dekat dengan kita, dia yang selalu membantu pekerjaan rumah kita sehari hari,
dan dia juga yang berjasa untuk keluarga kita. PRT memberikan kontribusi yang cukup signifikan

108