Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 137
PERLINDUNGAN PRT JADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN LINGKUNGAN
SEKITARNYA
Keselamatan Pekerja Rumah Tangga ( PRT ) bukan hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, tapi juga tanggung jawab lingkungan dimana PRT itu berada. Sektor domestic
worker, khususnya PRT, telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi keluarga dan
perekonomian nasional.
"Perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung
jawab kita semua, termasuk tanggung jawab lingkungan di mana PRT tersebut bekerja," kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat menjadi keynote speaker pada Webinar
bertajuk "Pentingnya UU Perlindungan PRT Untuk Perempuan Indonesia" yang diselenggarakan
oleh KOWANI, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Menurutnya, PRT berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari,
sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan pelindungan yang layak.
Pelindungan tersebut untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan
kesempatan, serta pengakuan tanpa diskriminasi.
"Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan," jelas Ida.
Ia menambahkan, dalam hal perlindungan PRT, ada 2 isu krusial. Pertama, terkait perjanjian
kerja antara PRT dengan pemberi kerja.
"Dengan perjanjian kerja yang jelas, maka akan disepakati jam kerja. Hak dan kewajiban, libur
dan cuti, potensi bahaya yang muncul, jaminan sosial, dan sebagainya," tambah Ida.
Kedua, penegakan hukum norma kerja, yang mana norma kerja tersebut akan merujuk pada
perjanjian kerja.
"Hal-hal yang muncul, yang merugikan PRT, biasanya berangkat dari tak adanya perjanjian
kerja," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi PRT. Hal tersebut
ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Permenaker ini mengatur, diantaranya tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT dan pemberi
kerja, jam kerja, jaminan THR dan jaminan sosial kesehatan, dan batas usia mininum PRT.
"Untuk itu saya mengajak kepada semua, mari lindungi PRT, setop kekerasan PRT yang kita
mulai dari diri kita dan keluarga kita," pungkasnya. (*).
136
