Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 159

Judul               Palsukan Identitas, Peserta Kartu Prakerja Bisa Dituntut
                 Nama Media          tempo.co

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1364732/palsukan-identitas-peserta-
                                     kartu-prakerja-bisa-dituntut
                 Jurnalis            Reporter:
                 Tanggal             2020-07-13 18:55:00
                 Ukuran              0

                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 17.500.000
                 News Value          Rp 52.500.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Positif



              Narasumber
              negative - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
              Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data
              pribadi,  Manajemen  Pelaksana  (PMO)  bisa  mengajukan  tuntutan  sesuai  dengan  ketentuan
              peraturan perundang-undangan


              Ringkasan

              Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait program  Kartu Prakerja  melalui Peraturan Presiden
              Nomor 76 Tahun 2020. Beleid ini memperbarui aturan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden
              Nomor 36 Tahun 2020.
              Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan,
              berdasarkan aturan anyar tersebut, pemerintah dapat mengenakan sanksi kepada peserta yang
              melakukan kecurangan seperti memalsukan identitas atau data pribadi.



              PALSUKAN IDENTITAS, PESERTA KARTU PRAKERJA BISA DITUNTUT
              TEMPO.CO, Jakarta  - Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait program  Kartu Prakerja
              melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Beleid ini memperbarui aturan sebelumnya,
              yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

              Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan,
              berdasarkan aturan anyar tersebut, pemerintah dapat mengenakan sanksi kepada peserta yang
              melakukan kecurangan seperti memalsukan identitas atau data pribadi.

              "Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data
              pribadi,  Manajemen  Pelaksana  (PMO)  bisa  mengajukan  tuntutan  sesuai  dengan  ketentuan
              peraturan perundang-undangan," tutur Susi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020.



                                                           158
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164