Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Selain memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban PRT, aturan tersebut juga
mengatur tentang perlindungan terhadap pemberi kerja yang berhak mengetahui identitas dan
latar belakang PRT serta hak mendapatkan hasil kerja yang baik dari PRT tersebut.

Semangat untuk memberikan perlindungan terhadap PRT dan pemberi kerja tersebut
berdasarkan atas asas kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum serta
penghormatan atas HAM.

Adapun tujuan perlindungan kepada PRT adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada
PRT dan pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan seksual
serta mengatur hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian dan
keterampilan PRT, serta yang terpenting juga untuk meningkatkan kesejahteraan PRT.

Selain Permenaker, Kemenaker juga mendorong agar RUU Perlindungan PRT segera disahkan.
Dan dengan semangat perlindungan yang diusung dari RUU tentang perlindungan PRT ada
beberapa hal penting yang menurut Menaker perlu menjadi perhatian secara khusus yang harus
dilaksanakan.

Pertama adalah tentang pentingnya perjanjian kerja antara PRT dengan pemberi kerja.

"Dengan perjanjian kerja yang jelas, maka akan disepakati tentang jam kerja, hak dan
kewajiban, tentang libur dan cuti, tentang potensi bahaya kerja yang muncul, jaminan sosial
dan sebagainya," kata dia.

Kemudian, setelah ada perjanjian kerja, Menaker mencatat perlunya penegakan norma kerja
yang akan merujuk kepada perjanjian kerja.

"Seringnya muncul hal-hal yang merugikan PRT hal itu berakar dari tidak adanya perjanjian
kerja. Hal itu bisa dilihat dari sebagian besar PRT kita yang memang tidak memiliki perjanjian
kerja," kata Menaker lebih lanjut.
Untuk itu, Kemenaker berharap dengan pengesahan RUU PPRT nantinya, aturan tentang
perjanjian kerja yang dibutuhkan untuk melindungi hak dan kewajiban PRT serta pemberi kerja
dapat segera diwujudkan.

Pewarta: Katriana Editor: Zita Meirina COPYRIGHT (c)2020 .

153