Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 153
Judul Menaker: Permenaker bukti pemerintah peduli pekerja rumah tangga
Nama Media antaranews.com
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1608058/menaker-permenaker-
bukti-pemerintah-peduli-pekerja-rumah-tangga
Jurnalis Zita Meirina
Tanggal 2020-07-13 19:08:10
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak kepada seluruh masyarakat untuk
berhenti melakukan aksi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT).
"Setop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. PRT berkontribusi penting terhadap
perekonomian global. Oleh karena itu, salah satu bentuk apresiasi kepada PRT adalah dengan
memberikan pengakuan dan perlindungan," kata Menaker dalam webinar tentang Pentingnya
Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksud adalah untuk menjamin
kebutuhan dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai harkat dan
martabatnya.
MENAKER: PERMENAKER BUKTI PEMERINTAH PEDULI PEKERJA RUMAH TANGGA
muncul hal-hal yang merugikan PRT berakar dari tidak adanya perjanjian kerja Jakarta - Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah sangat peduli dengan nasib pekerja
rumah tangga (PRT) Indonesia, terbukti dari diterbitkannya Permenaker Nomor 5 Tahun 2015
yang berpihak terhadap PRT.
"Saat ini memang RUU Perlindungan PRT belum bisa disahkan. Belum menjadi Undang-undang.
Namun, pemerintah sangat peduli terhadap PRT melalui upaya diterbitkannya peraturan
perundang-undangan yang berpihak kepada PRT," kata Menaker dalam webinar tentang
Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bukti kepedulian pemerintah itu dapat dilihat dari Permenaker yang berisi
tentang perlindungan terhadap PRT dengan mengatur tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT
dan pemberi kerja, jam kerja, libur satu kali dalam sepekan, hak cuti 12 hari per tahun, jaminan
THR, jaminan sosial dan kesehatan serta kondisi kerja yang layak dan batas usia minimum PRT.
152
