Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 152

Deputi  Bidang  Koordinasi  Ekonomi  Digital  Ketenagakerjaan  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan
              Menengah  Kemenko  Perekonomian  Mohammad  Rudy  Salahuddin  menambahkan  1,7  juta
              pekerja itu akan masuk bertahap mulai gelombang keempat dan seterusnya.

              "Sebanyak 1,7 juta kami prioritaskan 80 persen dalam  batch  4-5, 20 persen adalah umum.
              Nanti, akan dibalik, 20 persen yang prioritas kalau sudah makin sedikit, kemudian 80 persen
              untuk umum," katanya.

              Pembukaan  gelombang  keempat  ini,  lanjut  dia,  juga  dilakukan  setelah  mendapatkan  hasil
              verifikasi pelaksanaan gelombang 1-3 terkait pembayaran kepada lembaga pelatihan.

              Dia menjelaskan verifikasi itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
              (BPKP) yang saat ini sedang berjalan.

              Sejak dibuka 11 April 2020, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat sudah ada
              11 juta pendaftar dari 513 kabupaten/kota di Tanah Air.
              Selama gelombang pertama hingga ketiga, program Kartu Prakerja menerima 680 ribu peserta.


              Dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  76  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Perpres  Nomor  36
              Tahun  2020  tentang  Pengembangan  Kompetensi  Kerja  Melalui  Program  Kartu  Prakerja,
              pemerintah menambah daftar peserta yang bisa mengikuti program ini.

              Selain diberikan kepada pencari kerja, Kartu Prakerja ini juga diberikan kepada pekerja atau
              buruh  yang  terkena  PHK,  pekerja  atau  buruh  yang  membutuhkan  peningkatan  kompetensi
              kerja.

              Peningkatan  kompetensi  kerja  ini  termasuk  bagi  buruh  atau  pekerja  yang  dirumahkan  dan
              pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro kecil.
              Sedangkan Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota
              DPRD, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

              Selain itu, kepala desa dan perangkat desa serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada
              BUMN dan BUMD.

              .





























                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157