Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 194

merupakan hasil revisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja
              melalui Program Kartu Prakerja.

              Sekretaris  Menteri  Koordinator  (Sesmenko)  Bidang  Perekonomian  Susiwijono  mengatakan,
              berdasarkan  pertimbangan  dari  dinamika  yang  terjadi  di  lapangan,  evaluasi  pelaksanaan
              program Kartu Prakerja dari tahap satu hingga tahap ketiga, serta masukan dan hasil diskusi
              dari berbagai pihak, maka pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan revisi Perpres
              Nomor 36 Tahun 2020 menjadi Nomor 76 Tahun 2020.
              "Penerbitan Perpres baru ini kita ingin meningkatkan tata kelola pelaksanan manfaat program
              Kartu  Prakerja.  Dalam  melaksanakan  awal,  kita  terus  melakukan  evaluasi.  Harus  diakui  di
              Perpres lama itu banyak mempertimbangkan berbagai dinamika di lapangan, banyak hal yang
              secara  praktik  yang  sudah  dan  akan  dilakukan  maka  dalam  pelaksanaannya  kita  perlu
              penyempurnaan," ujar Susiwijono dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (13/7/2020).

              Susiwijono menjelaskan, bahwa peningkatan tata kelola sudah dituangkan dalam perpres Nomor
              76 Tahun 2020. Di mana sejumlah langka teknis telah disempurnakan, seperti memastikan data
              calon peserta Kartu Prakerja agar tepat sasaran.

              Hal  itu  dilakukan  melalui  kerja  sama  antara  manajemen  pelaksanaan  dengan  Kementerian
              Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta
              pihak terkait.
              "Dengan  adanya  Perpres  ini  merupakan  komitmen  pemerintah  untuk  menjalankan  program
              Kartu Prakerja. Sudah ada catatan masukan yang diajukan sudah dimasukkan dalam Perpres
              seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi
              (KPK), Kepolisian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.
              (dni).









































                                                           193
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199