Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 198
"Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana
kuota dapat mencapai 500 ribu orang peserta yang memberi prioritas pada pekerja terdampak
berdasarkan data whitelist dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya komite juga
mengharapkan agar pelatihan offline dapat segera dibuka pada pertengahan Agustus 2020
pada daerah yang sudah memungkinkan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan
dan physical distancing ," kata Susiwijono.
Sejalan dengan diterbitkannya Perpres 76/2020, Susiwijono menyebutkan bahwa Pemerintah
ingin program, Kartu Prakerja ini tepat sasaran. Sehingga regulasinya harus lebih matang.
Apalagi harus disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.
"Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan
lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon
peserta program Kartu Prakerja," ujar Susiwijono.
Selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang
terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk
pekerja atau buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku
usaha mikro dan kecil.
Sebelumnya, Ekonom Piter Abdullah mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menyempurnakan aturan Program Kartu Prakerja lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
76 Tahun 2020. Namun Piter tetap mengkritik perubahan aturan tersebut.
Piter menjelaskan, langkah pemerintah yang bersikukuh menerapkan program pelatihan dalam
kartu Prakerja. Sebab, menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan tunai
bukankah pelatihan.
"Perpres anyar ini bagus (Perpres Nomor 76 Tahun 2020). Tetapi saya tidak setuju dengan
masih dimuatnya komponen pelatihan dalam bantuan tersebut," ujar dia saat dihubungi
Merdeka.com , Senin (13/7/2020).
Piter menjelaskan secara penuh pihaknya mendukung pemerintah memanfaatkan kartu
Prakerja dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Terutama bagi mereka yang menjadi korban PHK.
Namun, dia menyayangkan masih adanya kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah
dalam salah satu program kartu sakti Jokowi ini. Padahal mayoritas masyarakat yang terkena
PHK ialah mereka yang sudah punya skill mencukupi.
Di sisi lain mekanisme penyaluran dengan adanya penyelenggaraan pelatihan justru
memunculkan polemik pada tataran masyarakat. Terlebih banyak program pelatihan yang
diberikan pemerintah dengan menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan digital.
Oleh karena itu, pelatihan dianggap bukan sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat saat
dihadapkan pada kondisi sulit akibat krisis ini. Justru uang tunai diyakini lebih bermanfaat luas
bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ataupun membuka usaha skala kecil.
"Intinya Prakerja boleh dilanjutkan. Asal dihapus program pelatihannya. Ini tidak perlu, kok,"
tukasnya..
197
