Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 201
Judul IGJ soroti penerapan deregulasi dalam RUU Cipta Kerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1607702/igj-soroti-penerapan-
deregulasi-dalam-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Ahmad Wijaya
Tanggal 2020-07-13 17:13:37
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan oleh DPR RI mampu memunculkan
peluang dan norma baru bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia. Peluang dan norma ini
harusnya bisa dimanfaatkan pada masa pemulihan ekonomi setelah badai pandemi Covid-19.
IGJ SOROTI PENERAPAN DEREGULASI DALAM RUU CIPTA KERJA
Praktek bisnis ekstraktif di Indonesia selama ini kerap memperdalam krisis lingkungan dan
perubahan iklim Jakarta - Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyoroti penerapan
deregulasi yang terdapat dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai bakal membahayakan
karena berpotensi memperluas ruang monopoli baru korporasi terhadap sumber ekonomi
rakyat.
"Praktek bisnis ekstraktif di Indonesia selama ini kerap memperdalam krisis lingkungan dan
perubahan iklim, serta meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Proses
deregulasi dalam Omnibus Law dilakukan tanpa adanya komitmen membangun konsep value
chain yang berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti dalam siaran pers di
Jakarta, Senin.
Menurut dia, Omnibus Law adalah strategi yang diadopsi Pemerintah untuk menjawab krisis
ekonomi dengan mendorong transformasi industrialisasi nasional ke arah agenda rantai nilai
global untuk maksimalisasi pembangunan hilirisasi industri sektor ekstraktif dalam rangka
meningkatkan ekspansi pasar ekspor Indonesia.
Untuk itu, ia menginginkan agar berbagai negara yang melakukan pendanaan investasi juga
harus sepenuhnya peduli, mengawasi serta bertanggung jawab dengan bagaimana uang
mereka digunakan secara baik dan tepat di Indonesia.
"Jangan sampai mereka turut andil dalam kerusakan lingkungan yang akan memperparah krisis
iklim global, juga ketidakadilan terhadap masyarakat dan pada bersamaan gagal berkontribusi
terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ucap Rachmi.
Sebagaimana diwartakan, Pengamat Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Muhammad
Rizal menyebut bahwa ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja menjamin
200
