Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 200

tentang Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta,
              Senin.

              Ia mengatakan keberadaan PRT sangat penting untuk menunjang urusan rumah tangga dan
              kebutuhan sehari-hari, terutama apabila di dalam rumah tangga tersebut terdapat balita, ibu
              hamil, penyandang disabilitas, ataupun orang yang berusia lanjut.

              Kelangsungan  rumah  tangga,  menurutnya,  akan  sangat  terbantu  dengan  hadirnya  pekerja
              rumah tangga. Tidak hanya itu, PRT juga memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang sangat
              besar,  tidak  hanya  menjaga  kebersihan  lingkungan  keluarga,  tetapi  juga  kesehatan,
              kenyamanan dan ketenteraman di lingkungan keluarga tempat PRT itu bekerja.

              Oleh karena itu, anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan
              merupakan anggapan yang keliru.

              Lebih lanjut, Menteri Bintang mengatakan bahwa berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja
              Nasional (Sakernas) pada Agustus 2019, pekerja perempuan pada kegiatan informal mencapai
              41,97 persen. Sedangkan pekerja laki-lakinya sebesar 58,03 persen.

              Meskipun demikian, pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang
              cukup  riskan,  seperti  pekerja  domestik  serta  pekerja  rumah  tangga  atau  pekerja  keluarga,
              menurut  data  Organisasi  Buruh  Internasional  (International  Labour  Organisation/ILO)  pada
              2018.

              PRT, kata Menteri Bintang lebih lanjut, memiliki kerentanan dan cenderung bekerja tanpa tanpa
              memiliki perlindungan, baik secara sosial dan hukum. PRT juga pada umumnya tidak mendapat
              dana pensiun, cuti dan juga tidak mendapat asuransi kesehatan.

              "Perempuan yang bekerja di dalam rumah tangga juga mendapatkan upah yang relatif rendah,
              serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti kekerasan di dalam rumah tangga,"
              katanya.

              Menteri  Bintang  mengatakan,  dorongan  agar  RUU  PPRT  segera  disahkan  menjadi  UU  PPRT
              seyogyanya  diupayakan  tidak  hanya  untuk  mengisi  kekosongan  hukum,  melainkan  untuk
              memberikan perlindungan dan pengakuan bagi PRT sebagai pekerja, sehingga hak-hak normatif
              mereka  terpenuhi,  sama  dengan  hak-hak  pekerja  pada  umumnya    "PRT  telah  memberi
              kontribusi besar bagi keluarga dan masyarakat," katanya.

              Oleh karena itu, PRT sudah sepatutnya diberi penghargaan dan tidak lagi didiskriminasi dalam
              bentuk apapun.

              "Banyaknya jumlah PRT dan perannya yang penting turut mempengaruhi kondisi sosial dan
              ekonomi dari tingkat keluarga hingga nasional," katanya.

              Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka dilindungi dan hak-hak mereka dijamin tidak hanya
              oleh pemberi kerja tetapi juga oleh pemerintah dan semua orang.

              Pewarta: Katriana  Editor: Budhi Santoso  COPYRIGHT (c)2020  .











                                                           199
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205