Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Ia mengatakan dirinya bersyukur bahwa RUU PPRT di DPR pada periode 2020-2024 mendapat
perhatian dari sejumlah anggota dewan.

"Setidaknya ada langkah maju ketika rancangan UU PPRT diusulkan dan dibahas menjadi RUU
Inisiatif dan akan disidangkan paripurna besok, Selasa, 14 Juli, dan Kamis, 16 Juli 2020,"
katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mengawal proses pengesahan RUU
tersebut menjadi UU.

KOWANI, katanya, sangat berharap RUU PPRT tersebut dapat segera disahkan menjadi UU
sehingga pada akhirnya dapat memberikan perlindungan dalam bentuk penghormatan terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan dan kesetaraan serta kepastian hukum bagi PRT.

Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menyadari bahwa PRT telah memberikan
kontribusi besar dan sangat vital dalam peningkatan ekonomi negara.
Oleh karena itu, ia mendesak agar RUU PPRT itu segera disahkan sehingga Indonesia dapat
meraih bonus demografi pada 2030 dengan melindungi hak seluruh warga negara, termasuk
juga PRT.

"Tanpa dukungan PRT di rumah, keluarga akan mengalami kesulitan dalam urusan domestik.
Apalagi pasangan suami istri yang bekerja di ranah publik," katanya.

Untuk itu, seluruh elemen bangsa, katanya, wajib memberi perlindungan yang optimal kepada
PRT. Dan perlindungan terhadap PRT bukan hanya terkait masalah ekonomi, tetapi juga
perlindungan terhadap harkat dan martabat mereka sebagai pekerja dan warga negara
Indonesia.

"UUD PPRT, menurutnya, tidak bisa ditunda lagi, karena juga menentukan nasib bangsa
Indonesia di mata dunia," katanya.

Pewarta: Katriana Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT (c)2020 .

203