Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Pengembalian bantuan biaya pelatihan atau insentif berlaku dalam jangka waktu paling lama 60
hari. Jika tidak dikembalikan dalam rentang waktu tersebut, manajemen pelaksana akan
melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja.

Pemerintah juga dapat menggugat penerima Kartu Prakerja yang dengan sengaja melakukan
pemalsuan identitas atau data pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31D.

"Manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan
ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal
31D.

Selain itu, Ketentuan baru yang tak diatur dalam Perpres lama juga tertuang dalam pasal
sebelumnya, yaitu Pasal 31A yang menyatakan bahwa pemilihan platform digital dan lembaga
pelatihan Kartu Prakerja tidak termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan
platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan
barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan
barang jasa pemerintah," bunyi Pasal 31A dari salinan Perpres.

Dalam Perpres baru itu, anggota Komite Cipta Kerja bertambah menjadi 12 kementerian dan
lembaga. Mulanya Komite Cipta Kerja hanya terdiri 6 anggota dengan Ketua Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden.

Kini, dengan adanya Perpres baru, anggota Komite Cipta Kerja terdiri dari Menteri Sekretaris
Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Ketenagakerjaan. Kemudian, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BPPN, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan Komite Cipta Kerja dan tindakan dari Manajemen Pelaksana
sebelum terbit Perpres baru sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik. Hal ini diatur dalam
Pasal 31B Perpres tersebut.

Kebijakan yang dimaksud berupa kerja sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu
Prakerja, program pelatihan yang telah dikurasi Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima
Kartu Prakerja, besaran biaya program pelatihan, insentif yang dibayarkan ke penerima Kartu
Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital ke lembaga pelatihan..

211