Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 45

dinilai memiliki fitur-fitur bagus dan mudah dipahami para penerima manfaat Program Kartu Pra
              Kerja.

              "Saya beri apresiasi kepada Menaker soal Sisnaker karena satu-satunya digital platform milik
              pemerintah yang bisa berkompetisi dengan platform digital swasta," kata Yahya Zaini, kemarin.

              Sebagaimana diketahui. Program Kartu Pra Kerja ini merupakan realisasi dari janji kampanye
              Presiden Jokowi bagi masyarakat Indonesia untuk bisa lebih kompetitif dalam persaingan kerja.
              Dalam program ini pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun dalam bentuk bantuan tunai dan
              bekal pelatihan dalam Program Kartu Pra Kerja. Sayangnya, akibat pandemi, pelatihan skill yang
              awalnya akan diberikan dalam bentuk offline, berubah menjadi pelatihan online akibat pandemi
              Covid-19.

              Dalam  perjalanannya,  pemerintah  kemudian  melakukan  penunjukan  langsung  kepada  8
              perusahaan platform digital di mana salah satunya Sisnaker. Sekain itu, ada juga Ruangguru,
              Bukalapak,  Mau  belajar  apa,  Pintaria,  Sekolahmu,  Tokopedia,  dan  Pijar  Mahir  milik  BUMN
              Telkom. Total value yang diterima platform digital sebesar Rp 5,6 triliun.

              Program Kartu Pra Kerja saat ini dihentikan menyusul rekomendasi KPK atas banyaknya masalah
              dalam pelaksanaan pelatihan di mana salah satunya ketentuan penunjukan Ruangguru Cs yang
              tidak melalui sistem pengadaan barang dan jasa. KPK juga menemukan, 89 persen dari materi
              pelatihan  yang  disediakan  dalam  program  Kartu  Pra  Kerja  banyak  tersedia  melalui  jejaring
              internet dan gratis.

              Dalam  poin  rekomendasinya,  KPK  menyarankan  program  Kartu  Pra  Kerja  diserahkan  ke
              kementerian  yang  relevan  yaitu  Kementerian  Ketenagakerjaan  mengingat  infrastruktur  yang
              sudah tersedia di sana.
              Lebih lanjut, politisi senior Golkar ini mengatakan, data yang diperolehnya, ada sekitar 20 persen
              dari penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja yang memilih Sisnaker sebagai penyedia jasa
              pelatihan.  Bagi  Yahya,  jumlah  ini  sangat  luar  biasa  di  tengah  persaingan  yang  cukup  berat
              dengan perusahaan-perusa-haan platform lainnya seperti Ruangguru.

              "Saya sudah lihat fitur-fiturnya sudah sangat bagus apalagi ada rencana dari Kemenaker untuk
              melakukan blanded training. Jadi bisa saja (pelatihan) dilakukan secara online tapi praktiknya
              di  BLK  (Balai  Latihan  Kerja).  Kalau  ini  bisa  diintensifkan,  saya  kira  akan  sangat  membantu
              terutama  menanggulangi  dampak  Covid-19  karena  masih  ada  batasan-batasan  untuk
              melakukan pertemuan-pertemuan dengan protokol kesehatan," katanya.

              Yahya mengatakan, jika program Sisnaker dan BLK ini bisa terus dikembangkan, maka diyakini
              akan mampu mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja. Namun ini harus disokong dengan
              anggaran yang juga harus optimal. Hanya saja, dia melihat anggaran di BLK dan Sisnaker sendiri
              masih terbilang minim.

              "Saya kemarin di anggaran itu tidak melihat dorongan anggarannya karena ini diurus Balitbang.
              Kecil dananya itu. Saya melihat antara harapan, peluang dengan dukungan anggaran itu tidak
              seimbang padahal prospeknya sangat bagus. Ini yang bisa menyerap bentuk-bentuk pelatihan
              dari generasi milenial atau pencari pencari keja baru. Kalau yang PHK maupun dirumahkan agak
              kurang ini tapi bagi pencari kerja baru sangat banyak berminat untuk mengikuti sistem yang
              diadakan oleh Sisnaker ini," katanya.

              Sementara,  Ketua  Komisi  IX  Anshory  Siregar  meminta  upaya  pemulihan  ekonomi  yang
              dijalankan  oleh  Kemenaker  hendaknya  lebih  berorientasi  pada  perlindungan  pekerja  sektor
              informal dan perluasan kesempatan kerja.  kal



                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50