Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020

Niatan DPR RI membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja kembali menjadi sorotan.
Selain isi RUU yang dinilai tak pro rakyat, pembahasan ini dilakukan dalam momen
yang tidak tepat.

Beberapa koalisi masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai upaya DPR RI
memanfaatkan pandemi virus corona (Covid-19).

"Dugaan bahwa ada pesanan dari kelompok lain yang mendesak mereka untuk
menyelesaikan pembahasan secepatnya. Desakan pihak-pihak lain itu yang
tampaknya membuat mereka terlihat memanfaatkan situasi pandemi ini untuk bisa
menggolkan misi atas RUU itu," ucap Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen
(Formappi) Lucius Karus kepada CNNIndonesia.com , Kamis (2/4).

Sejumlah elemen organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat
Sipil untuk Sektor Keamanan menyesalkan keputusan anggota DPR yang ngotot
menggelar rapat paripurna secara tatap muka hari ini.

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyebut keputusan DPR tetap
menggelar rapat secara tatap muka telah mengamputasi aspirasi masyarakat.
Pasalnya, ia khawatir rapat yang dilakukan tidak akuntabel dan transparan.

"Bagaimana dengan jaminan apabila keputusan atau persetujuan yang diberikan
DPR lewat mekanisme yang transparan dan akuntabel?" Kata Ardi lewat keterangan
resmi yang diterima CNNIndonesia.com .

Menurut Ardi, DPR memang memiliki kewenangan untuk menggelar rapat
membahas sejumlah RUU dan peraturan internal DPR yang akan mengikat publik.
Namun, ia menilai langkah itu tidak patut dilakukan di tengah penyebaran wabah
karena tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Apalagi kata Ardi, dalam naskah revisi Tatib DPR juga ada persoalan terkait isu
keamanan dan representasi keputusan dengan mekanisme online. Ardi khawatir
keamanan lewat mekanisme itu tidak terjamin.

"Bagaimana juga dengan mekanisme pengambilan keputusan apabila masih lewat
server yang tidak bisa dijamin keamanan dan integritas datanya?" Kata dia.

(dhf/thr/wis).

Page 164 of 186.