Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020
P. 169

Title          PEMERINTAH PERINGATKAN PENGUSAHA WAJIB BAYARKAN THR 2020
               Media Name     viva.co.id
               Pub. Date      02 April 2020
                              https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1209079-pemerintah-peringatkan-pe ngusaha-wajib-
               Page/URL
                              bayarkan-thr-2020
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengingatkan kepada
               para pengusaha atau pemberi kerja di seluruh Indonesia untuk tetap memberikan
               Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini.

               Meski wabah Virus Corona (COVID-19) sejak Maret 2020 terus meluas di Indonesia,
               serta menekan pergerakan masyarakat maupun ekonomi, itu tidak menjadi alasan
               THR tidak diberikan, karena telah ditetapkan dalam Undang- Undang.

               Itu ditegaskannya usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko
               Widodo dan jajaran menteri terksit lainnya mengenai persiapan menghadapi
               Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriyah atau 2020 Masehi secara virtual, Kamis, 2
               April 2020.

               "Bapak presiden juga bahas terkait kesiapan sektor usaha untuk membayarkan THR.
               Ini diingatkan kepada pihak swasta, THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan
               Undang-Undang di wajibkan dan tentunya Kementerian Ketenagakerjaan sudah
               menyiapkan hal-hal yang terkait THR tersebut," tuturnya.

               Airlangga menekankan, pemerintah juga telah meluncurkan kebijakan pendukung
               bagi sektor usaha, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
               Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan untuk menghadapi
               dampak negatif COVID-19 ke ekonomi.


               Misalnya, dengan melakukan perluasan rileksasi terhadap pengenaan Pajak
               Penghasilan (PPh) Pasal 21, dari yang semula hanya untuk sektor manufaktur dan
               sektor lain yang langsung terdampak COVID-19, menjadi lebih banyak yang
               tercakup.

               "Selama ini telah diberikan kepada sektor pengolahan, ini berdasarkan paket
               kemarin yang diluncurkan yaitu melalui Perppu dan APBN-P dukungan sektor usaha
               ini akan diperluas tidak hanya industri manufaktur tapi sektor terdampak lain," kata
               dia..













                                                      Page 168 of 186.
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174