Page 203 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 203

36/2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan aturan PP itu, penetapan upah berdasarkan kondisi
              ekonomi dan ketenagakerjaan. Hasilnya, UMP terendah terjadi bagi pekerja Jawa Tengah dan
              tertinggi DKI Jakarta yakni masing-masing UMP terendah Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011
              dan UMP tertinggi DKI Jakarta Rp 4.453.724.

              Adapun secara "Rata-rata penyesuaian UMP tahun 2022 adalah 1,09%," kata Direktur Jenderal
              Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri dalam
              seminar terbuka secara virtual, Senin (15/11).

              Masih  berpatokan data yang  sama,  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  di Maluku  Utara dengan
              kenaikan 12,76%, dan pertumbuhan ekonomi terendah yakni Bali -5,83%. Sementara kenaikan
              harga barang atau inflasi tertinggi terjadi Bangka Belitung yang mencapai 3,29% dan inflasi
              terendah Papua -0,40%.

              Indah juga mengungkap, dari dari 24 Provinsi, ada empat provinsi yang nilai UM tahun 2021
              lebih tinggi dari Batas Atas upah Minimum. Alhasil, upah minumum di daerah-daerah tersebut
              tahun 2022 nilainya sama dengan upah minimum 2021 alias tidak ada kenaikan upah buruh.
              Keempat provinsi itu adalah: Sumatera Selatan dengan upah minimum Rp 3.144.446, Sulawesi
              Utara Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863.

              Untuk  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota,  ada  26  Provinsi  yang  telah  menetapkan  UMK.  Dari
              Kabupaten/Kota  di  26  Provinsi  sebanyak  255  Kabupaten/Kota  yang  telah  menetapkan  UMK.
              "Namun, ada 42 UMK yang tidak mengalami penyesuaian dengan rincian," paparnya.

              Hasilnya,  kenaikan  nilai  UMK  tertinggi  di  Kota  Palu  sebesar  Rp  174.840  dan  kenaikan  UMK
              terendah di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 277. Targetnya, penetapan UMP ini
              harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 21 November 2021. Sementara upah minimum
              kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.

              "Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah
              Gubernur  yang  menetapkan  Upah  Minimum  Provinsi,  paling  lambat  21  November  2021  ini,
              sekitar 6 hari lagi. Karena 21 itu hari minggu maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur,"
              ungkapnya.

              Dalam penghitungan UMP dan UMK bukan Gubernur sendiri yang akan menghitung "Mungkin
              bukan  Gubernur  yang  utak-atik  ada  Dewan  Pengupahan  Daerah,  Dinar  Tenaga  Kerja,
              bekerjasama  untuk  menghitung  dengan  formula  yang  ada,  lalu  dilaporkan  kepada  Gubernur
              untuk menjadi ketetapan UMP," imbuhnya.

              Sekadar mengingatkan, penetapan upah tahun 2022 berbeda formula dengan penetapan upah
              2021. Penetapan upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, upah berdasarkan:, upah
              bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan
              skala upah.

              Upah  minimum  ditetapkan  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan,  antara  lain
              meliputi  paritas  daya  beli  alias  keseimbangan  kemampuan  berbelanja),  tingkat  penyerapan
              tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50% upah/gaji tertinggi dan 50%terendah dari
              karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu) Upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas
              dan  bawah.  Batas  atas  ditentukan  berdasarkan  rata-rata  konsumsi  per  kapita  dan  rata-rata
              banyaknya anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga. Data rata-
              rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan. Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi
              menggunakan  yang  ada  di  tingkat  provinsi  Adanya  syarat  tertentu  meliputi  pertumbuhan
              ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.



                                                           202
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208