Page 209 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 209
Judul Buruh Gigit Jari! Ngarep UMP Rp4,8 Juta, Realita Rp4,45 Juta
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211115170407-4-
291688/buruh-gigit-jari-ngarep-ump-rp48-juta-realita-rp445-juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-15 17:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memberi indikasi adanya kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
2022 di berbagai daerah. Kenaikan dari tiap daerah bakalan berbeda, tergantung pada kondisi
di wilayah tersebut, misalnya dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Proyek kenaikan UMP 2022
diperkirakan 1,09%, jauh di bawah harapan serikat pekerja yang menginginkan ada kenaikan 7-
10%.
BURUH GIGIT JARI! NGAREP UMP RP4,8 JUTA, REALITA RP4,45 JUTA
Jakarta, - Kementerian Ketenagakerjaan memberi indikasi adanya kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 di berbagai daerah. Kenaikan dari tiap daerah bakalan berbeda, tergantung
pada kondisi di wilayah tersebut, misalnya dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Proyek kenaikan UMP 2022 diperkirakan 1,09%, jauh di bawah harapan serikat pekerja yang
menginginkan ada kenaikan 7-10%.
Sebagai gambaran aspirasi buruh soal kenaikan UMP 2022 10%, artinya UMP di DKI Jakarta
yang semula Rp 4,4 juta menjadi Rp 4,8 juta, tapi kini bisa buyar.
"Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09%. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum
provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi," Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri
dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/21).
"Berarti upah provinsi tahun depan naik 1,09? Saya bilang tergantung nanti gubernur yang
menetapkan. Rata-rata penyesuaian upah minimum provinsi, Bukan berarti semua provinsi naik
1,09%," katanya.
UMP 2021 tak akan dinaikkan Nantinya gubernur memiliki kewajiban terkait penetapan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada tanggal 30 November 2021, dan upah
minimum provinsi (UMP), yakni paling lambat menetapkannya pada 21 November 2021.
208
