Page 227 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Judul Pekerja Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum Sesuai Kondisi Riil
Ekonomi
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211115/12/1466205/pekerja-minta-
gubernur-tetapkan-upah-minimum-sesuai-kondisi-riil-ekonomi
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-11-15 17:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mendorong para
gubernur untuk menetapkan UMP berdasarkan kondisi riil wilayahnya. Kalaupun ada rumus-
rumus dalam PP No. 36/2021 maka ketentuan tersebut hanya sebatas acuan dan imbauan saja,
bukan sebagai rumus yang mengatur 100 persen kewenangan gubernur

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kondisi ini akan
menyebabkan nilai batas atas upah minimum cenderung turun

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Rumus baru
menyebabkan kenaikan di bawah 1 persen atau tidak naik sama sekali. Sementara nilai inflasi di
atas 1 persen. Pastinya daya beli buruh dan keluarganya akan menurun. Upah buruh tergerus
inflasi

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Empat provinsi ini nilai upah
minimumnya sudah melebihi batas atas. Kalau dinaikkan lagi dia akan makin melambung tidak
bagus

Ringkasan

Kalangan pekerja menilai penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 harus menjadi
kewenangan penuh gubernur setiap provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diharapkan tak mengintervensi proses
penetapan upah minimum 2022 yang mulai mengacu pada regulasi baru Peraturan Pemerintah
No. 36/2021 tentang pengupahan.

226