Page 231 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa ijazah bukan satu-satunya
benda sakral yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan. Dia menyampaikan hal tersebut
saat menjelaskan tingginya penduduk bekerja Indonesia yang pendidiknya SMP ke bawah. Ida
awalnya menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah hilir dari
kebijakan pendidikan. Maksudnya, tugas utama kementerian yang dia pimpin lebih kepada
Ketenagakerjaan.

MENAKER SEBUT IJAZAH NANTI 'NGGAK NGARUH' LAGI BUAT CARI KERJA

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa ijazah bukan satu-satunya
benda sakral yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan. Dia menyampaikan hal tersebut
saat menjelaskan tingginya penduduk bekerja Indonesia yang pendidiknya SMP ke bawah.

Ida awalnya menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah hilir dari
kebijakan pendidikan. Maksudnya, tugas utama kementerian yang dia pimpin lebih kepada
Ketenagakerjaan.

"Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan ini kalau dibilang hulu-hilir
maka sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan adalah hilir dari kebijakan pendidikan. Kami
menerima proses pendidikan, tentu proses pendidikan ini tidak dilakukan 5-10 tahun tapi proses
lama yang dilakukan oleh pemerintah negara kita," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX
DPR RI, Senin (15/11/2021).

Namun dia menegaskan bahwa bukan berarti pihaknya menghindar dari tanggung jawab. Tugas
yang dilakukan Kemnaker dalam menyikapi tingginya pekerja dengan tingkat pendidikan SD-SMP
adalah mendorong kompetensinya.

"Kalau ukuran kompetensi maka ukurannya adalah sertifikasi kompetensi. Boleh saja mereka
memiliki pendidikan SMP/SD tapi mereka ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan kompetensinya
melalui skilling, mungkin upskilling, mungkin juga reskilling, kemudian distandarisasi dengan
sertifikasi," jelasnya.

"Kalau ini bisa kita lakukan mungkin sekarang dan kedepannya ijazah menjadi tidak begitu berarti
kecuali untuk kepentingan yang lain ya, menjadi tidak begitu berarti karena seseorang itu diukur
karena kompetensinya," sambung Ida.

Dalam rangka itu, lanjut dia, sekarang pemerintah sedang menyelesaikan rancangan peraturan
presiden terkait pendidikan dan pelatihan vokasi.Bagaimana rincian rencananya? Buka halaman
selanjutnya.
Rancangan perpres tersebut bakal mengatur Kemnaker untuk memimpin pelatihan vokasi,
sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memimpin pendidikan vokasinya.

Namun, pihaknya tak menampik pentingnya pendidikan formal. Sebab, itu menjadi salah satu
tolok ukur Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Untuk
memenuhi itu, mereka yang cuma lulus SD atau SMP bisa mengejar Paket C (setara SMA).

Di sisi lain, para lulusan SD/SMP yang usianya sudah tidak muda lagi tidak dapat dipaksa untuk
menempuh pendidikan formal. Jadi alternatifnya adalah peningkatan kompetensi dengan
pelatihan vokasi.

230