Page 228 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

PEKERJA MINTA GUBERNUR TETAPKAN UPAH MINIMUM SESUAI KONDISI RIIL
EKONOMI
JAKARTA - Kalangan pekerja menilai penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 harus
menjadi kewenangan penuh gubernur setiap provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah pusat diharapkan tak mengintervensi proses penetapan upah minimum 2022 yang
mulai mengacu pada regulasi baru Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang pengupahan.

"Saya mendorong para gubernur untuk menetapkan UMP berdasarkan kondisi riil wilayahnya.
Kalaupun ada rumus-rumus dalam PP No. 36/2021 maka ketentuan tersebut hanya sebatas
acuan dan imbauan saja, bukan sebagai rumus yang mengatur 100 persen kewenangan
gubernur," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel
Siregar, Senin (15/11/2021).

Dia mengatakan para gubernur memiliki kepentingan dalam penetapan UMP maupun upah
minimum kabupaten/kota (UMK) untuk mendukung konsumsi masyarakat di wilayahnya.
Kenaikan upah minimum bisa meningkatkan daya beli pekerja dan mendukung pertumbuhan
ekonomi.

Timboel menilai variabel-variabel yang dipakai dalam rumus penetapan UMP dan UMK yang
mengacu pada PP No. 36/2021 bisa menurunkan rata-rata konsumsi per kapita. Di sisi lain, rata-
rata jumlah anggota keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja setiap
tahunnya tidak berubah secara signifikan.

"Kondisi ini akan menyebabkan nilai batas atas upah minimum cenderung turun," paparnya.

Nilai batas atas yang relatif turun, lanjutnya, berdampak pada tingkat kenaikan UMP yang berada
di bawah nilai inflasi. Hal ini terlihat dari simulasi kenaikan UMP dan UMK 2022 yang
menunjukkan mayoritas penyesuaian upah berada di bawah 1 persen.

"Rumus baru menyebabkan kenaikan di bawah 1 persen atau tidak naik sama sekali. Sementara
nilai inflasi di atas 1 persen. Pastinya daya beli buruh dan keluarganya akan menurun. Upah
buruh tergerus inflasi," kata Timboel.

Karena itu, dia berharap para gubernur bisa menjalankan kewenangan sesuai UU Cipta Kerja
dan melihat kondisi wilayahnya secara objektif. Kepala daerah diminta tidak terpaku menaati
rumus dalam PP No. 36/2021.

UMP 2022 sendiri ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada
wilayah bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam PP
No. 36/2021. Penyesuaian UMP tidak boleh melampaui batas atas.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan UMP 2022 di 4 provinsi akan sama dengan 2021 karena nilainya
telah melampaui batas atas upah minimum.

Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan (Rp3.144.1446), Sulawesi Utara
(Rp3.310.723), Sulawesi Selatan (Rp3.165.876), dan Sulawesi Barat (Rp2.678.863).

"Empat provinsi ini nilai upah minimumnya sudah melebihi batas atas. Kalau dinaikkan lagi dia
akan makin melambung tidak bagus," katanya.

227