Page 238 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 238

Hal  itu  dikemukakan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial
              Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam seminar terbuka bertajuk
              "Proses Penetapan Upah Minimum 2022" yang digelar secara daring, Senin (15/11/2021).

              Indah  mengatakan,  UMP  2022  DKI  Jakarta  akan  menjadi  yang  tertinggi  dengan  besaran  Rp
              4.453.724. Adapun UMP Jawa Tengah terendah, yakni Rp 1.813.011.

              "Meski sudah melakukan perhitungan, besaran UMP akan ditetapkan secara resmi oleh gubernur
              setiap provinsi. Para gubernur sudah harus menetapkan UMP paling lambat pada 21 November
              2021, sedangkan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat adalah tanggal
              30 November 2021," kata Putri, mengutip Republika.

              Putri menjelaskan, saat ini dari 34 provinsi sudah terdapat 26 provinsi yang telah menetapkan
              upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sementara dari 255 kabupaten/kota-nya, sebanyak 42
              kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan UMK atau sama dengan tahun 2021.

              Dari 255 kabupaten/kota itu, lanjut Putri, kenaikan UMK tersebar terjadi di Kota Palu, yakni Rp
              174.840. Sedangkan kenaikan UMK terendah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni Rp
              277 saja.

              "UMP ataupun UMK 2022 hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan
              dan  lajang.  Sedangkan,  pekerja  yang  masa  kerjanya  lebih  dari  12  bulan  besaran  upahnya
              ditetapkan berdasarkan struktur upah masing-masing perusahaan, tapi nilainya tetap harus lebih
              besar dari UMP," terangnya.

              Menurut Putri, perhitungan besaran UMP 2022 menggunakan formula yang termaktub dalam
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              PP  tersebut  merupakan  aturan  turunan  dari  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja
              (Omnibus Law). Adapun, basis datanya mengacu pada data-data ekonomi dan ketenagakerjaan
              dari Badan Pusat Statistik (BPS).

              (Fath).



































                                                           237
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243