Page 249 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 249

Judul               Buruh Sumut Tuntut Kenaikan Upah 16 Persen
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://rri.co.id/ekonomi/1259495/buruh-sumut-tuntut-kenaikan-upah-
                                    16-persen
                Jurnalis            Indra Widyastuti
                Tanggal             2021-11-15 16:40:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Sejumlah serikat buruh di Sumatera Utara (Sumut) menuntut kenaikan upah minimum provinsi
              (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022, mengingat tidak ada kenaikan
              pada tahun ini. Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut misalnya menuntut agar Gubernur Sumut
              menaikkan UMP hingga 16 persen.



              BURUH SUMUT TUNTUT KENAIKAN UPAH 16 PERSEN

              Medan: Sejumlah serikat buruh di Sumatera Utara (Sumut) menuntut kenaikan upah minimum
              provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022, mengingat tidak ada
              kenaikan pada tahun ini.

              Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut misalnya menuntut agar Gubernur Sumut menaikkan UMP
              hingga 16 persen. Ketua DPD SPN Sumut Anggiat Pasaribu mengatakan, tuntutan ini karena
              tahun 2021 tidak ada perubahan UMP dan UMK akibat adanya pandemi COVID-19.

              "Biasanya tiap tahun itu kenaikan tujuh sampai delapan persen. Karena tahun lalu gak naik kami
              usulkan kenaikan tahun 2022 itu sekitar 16 persen untuk UMP dan UMK," kata Anggiat di sela-
              sela pertemuan dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Medan, Sumut, Senin (15/11/2021).
              Anggiat menambahkan tuntutan itu dilakukan buruh juga melihat kondisi ekonomi yang mulai
              pulih tahun ini. Namun ia menyadari bahwa sesuai UU Cipta Kerja Omnibus Law, kenaikan upah
              sudah  dibatasi  hanya  sekitar  1,8  persen.  Sementara  di  UU  Ketenagakerjaan  sebelumnya,
              kenaikan upah diserahkan kepada pemerintah daerah.

              "Sekarang upah itu sudah dimonopli pusat. Di Omnibus Law itu hitung-hitungannya hanya 1,8
              persen. Nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak di daerah," ujarnya.

              Menurut Anggiat, jika Gubernur tidak dapat memenuhi tuntutan 16 persen, pihaknya berharap
              kenaikan upah minimal di angka 5 persen.



                                                           248
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254